26 Tiyuh Siap Pilkati, Anggaran Rp600 Juta Disiapkan
Pilkati serentak di Tulangbawang Barat mulai Juni 2026 dengan anggaran Rp600 juta. Sebanyak 26 tiyuh bakal menggelar pemilihan, termasuk potensi calon tunggal.
ROSID
TULANGBAWANG BARAT — Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Lampung, bersiap menggelar Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati) serentak pada Juni 2026 dengan total anggaran sekitar Rp600 juta.
Sebanyak 26 tiyuh (desa) dipastikan akan mengikuti kontestasi ini, yang tersebar di sejumlah kecamatan seperti Tulangbawang Tengah, Tumijajar, hingga Way Kenanga. Pilkati ini menjadi momentum penting pergantian kepemimpinan di tingkat desa menjelang berakhirnya masa jabatan kepala tiyuh pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (PMT) Tubaba, Sopiyan Nur, mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah memfinalisasi Surat Keputusan (SK) Bupati terkait jadwal dan tahapan pelaksanaan.
“Tahapan akan dimulai paling lambat Juni 2026, atau enam bulan sebelum masa jabatan kepala tiyuh berakhir,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Menariknya, Pilkati tahun ini juga membuka peluang munculnya calon tunggal yang akan melawan kotak kosong, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Selain itu, jika jumlah kandidat melebihi lima orang, panitia akan melakukan seleksi tambahan untuk menentukan calon yang berhak maju.
Dari sisi pembiayaan, Pemkab Tubaba mengalokasikan anggaran Rp600 juta yang mencakup kebutuhan dasar seperti surat suara, bilik, hingga operasional hari pencoblosan dan pengamanan. Namun, pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.
“Tiyuh juga wajib menganggarkan melalui APB Tiyuh masing-masing. Estimasi biaya sekitar Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per pemilih,” jelas Sopiyan.
Sebelum tahapan dimulai, Pemkab akan menggelar rapat koordinasi pada akhir Mei 2026 dengan melibatkan seluruh tiyuh dan organisasi perangkat daerah guna memastikan pelaksanaan berjalan aman dan kondusif.
Pilkati serentak ini akan melibatkan panitia berjenjang mulai dari tingkat tiyuh, kecamatan, hingga kabupaten, dengan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) sebagai ujung tombak pembentukan panitia di tingkat desa.
Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan berjalan lancar tanpa konflik, mengingat Pilkati kerap menjadi ajang kompetisi yang rawan gesekan di tingkat lokal.
