State Capitalism China,  Pelajaran Penting bagi Transformasi BUMN Indonesia di Era Danantara

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 yang berada di kisaran 5 % patut dibaca sebagai sinyal ketahanan ekonomi yang tetap terjaga di tengah lanskap global yang belum sepenuhnya stabil. Investasi dan ekspor bernilai tambah dari agenda hilirisasi telah menjadi penopang utama, sekaligus memperlihatkan bahwa strategi industrialisasi berbasis sumber daya mulai menunjukkan hasil yang nyata. 

Ditulis oleh : Arief Poyuono *)

Bahkan, secara tahunan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,11 %, ditopang kuat oleh ekspor barang dan jasa serta pembentukan modal tetap bruto. 
Namun, sebagaimana lazimnya  dalam fase pertumbuhan yang bertumpu pada transformasi struktural, angka makro tidak selalu identik dengan pengalaman ekonomi yang dirasakan masyarakat. 

Di tengah statistik yang impresif, rumah tangga masih berhadapan dengan tekanan biaya energi, pemulihan daya beli yang belum merata, dan persoalan pengangguran pemuda yang tetap tinggi. Bank Dunia bahkan mencatat bahwa antara 2018 hingga 2024, upah riil di Indonesia justru mengalami penurunan rata-rata 1,1 % per tahun, menandakan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kualitas pekerjaan yang lebih baik. 

Dalam konteks itulah fase baru transformasi BUMN melalui Danantara menjadi sangat penting. Agenda ini bukan lagi sekadar restrukturisasi korporasi negara, melainkan reposisi peran BUMN sebagai instrumen pembangunan jangka panjang.

Dengan target laba bersih ratusan triliun rupiah pada 2026 dan konsolidasi besar-besaran, Danantara memegang posisi strategis untuk menentukan apakah BUMN akan menjadi motor produktivitas nasional atau sekadar mesin rente baru.

Pelajaran China
Momentum ini tepat untuk belajar dari China, negara yang paling berhasil mempraktikkan state capitalism sebagai strategi industrialisasi.

Keberhasilan China tidak lahir dari dominasi negara semata, tetapi dari kemampuan membangun rantai produksi vertikal yang jelas antara sektor hulu dan hilir.

Dalam struktur tersebut, perusahaan negara menguasai sektor hulu seperti energi, bahan baku, transportasi, telekomunikasi, infrastruktur kepelabuhan,agroindustri  dan jasa keuangan.
Sektor Hulu dari BUMN China pun melakukan ekspansi ke luar negeri untuk bisa mengambil pasar di luar negeri serta mendapatkan kue pertumbuhan ekonomi Dunia 

Sektor-sektor ini menghasilkan input vital bagi ekonomi dengan kekuatan pasar yang sangat besar, bahkan cenderung monopolistik. 

Di sisi lain, sektor hilir dibuka luas bagi swasta, terutama manufaktur, ekspor, dan industri pengolahan yang sangat kompetitif.

Secara teoritis, model ini bekerja melalui logika rantai produksi vertikal. Perusahaan negara di hulu memproduksi input utama dengan kemampuan menetapkan markup harga, yakni selisih antara harga jual dan biaya produksi. Ketika sektor hilir swasta berkembang pesat, kebutuhan atas energi, pembiayaan, dan bahan baku meningkat secara eksponensial.

 Dalam situasi seperti ini, profit sektor hulu akan naik secara tidak proporsional karena markup tersebut “menumpang” pada ledakan pertumbuhan sektor hilir.

Itulah yang terjadi di China setelah bergabung dengan WTO pada 2001. Dengan dukungan cadangan tenaga kerja murah dari wilayah pedesaan dan struktur dual labor market, sektor hilir swasta tumbuh sangat agresif.

 Permintaan terhadap input strategis melonjak, dan perusahaan negara menikmati lonjakan profit yang pada awal 2000-an bahkan melampaui perusahaan swasta.
Yang penting dicatat, keberhasilan itu bukan terutama karena perusahaan negara lebih efisien. Sebaliknya, sebagian besar profit tersebut berasal dari rente monopoli atas input strategis yang sangat dibutuhkan sektor hilir. Inilah sisi gelap dari state capitalism yang sering kali luput dari perayaan atas keberhasilan pertumbuhan tinggi.

Cermin Indonesia
Indonesia hari ini bergerak pada jalur yang memiliki kemiripan cukup kuat yang didasari pada pemikiran Presiden Prabowo dalam bukunya The Paradox of Indonesia yang menjadikan kekuatan  BUMN  menjadi  state capitalism yang terealisasi dalam Danantara 

Di sektor hulu, BUMN menguasai energi, listrik, perbankan, pelabuhan  dan mineral strategis melalui entitas seperti Pertamina,Pelindo, PLN, bank-bank Himbara, dan MIND ID. Di sektor hilir, hilirisasi nikel, bauksit, hingga baterai kendaraan listrik membuka ruang besar bagi investasi swasta dan modal asing.

Ekspansi hilirisasi sepanjang 2025 yang mencapai ratusan triliun rupiah memperlihatkan gejala yang serupa dengan downstream boom China. Ketika smelter, kawasan industri, dan pabrik baterai tumbuh, kebutuhan terhadap listrik, energi, logistik, dan bahan baku dari BUMN hulu meningkat tajam.

Konsekuensinya, laba BUMN secara agregat ikut terdongkrak signifikan, sejalan dengan tren penguatan kinerja korporasi negara yang juga ditekankan dalam agenda transformasi Kementerian BUMN. 
Namun, di balik keberhasilan itu terdapat persoalan distribusi yang tidak boleh diabaikan.

 Dalam kerangka teori, pangsa pendapatan buruh dihitung dari proporsi total upah terhadap keseluruhan PDB yang terdiri atas upah, return modal, dan profit. Ketika markup sektor hulu naik lebih cepat daripada pertumbuhan upah, maka pangsa buruh cenderung stagnan atau bahkan menurun.

Gejala ini tampak dalam pengalaman Indonesia. Ketika hilirisasi tumbuh cepat, return modal dan profit BUMN naik lebih pesat daripada kenaikan upah tenaga kerja. Akibatnya, konsumsi rumah tangga sulit menjadi motor utama pertumbuhan, sementara ekonomi semakin bertumpu pada investasi dan ekspor.

Pengangguran pemuda yang masih berada di kisaran 13 % menjadi penanda bahwa pertumbuhan sektor hilir belum sepenuhnya melahirkan pekerjaan berkualitas dengan upah layak. Banyak pekerjaan baru tercipta, tetapi terkonsentrasi pada rantai produksi yang belum memberi mobilitas kelas menengah secara memadai. 

Temuan Bank Dunia mengenai penurunan upah riil selama beberapa tahun terakhir semakin memperkuat kekhawatiran ini. 
Agenda Danantara; Pelajaran penting dari China adalah bahwa struktur vertikal semacam ini memiliki batas historis. Ketika surplus tenaga kerja murah mulai menyempit, ekonomi akan memasuki fase yang dikenal sebagai Lewis Turning Point. Pada titik ini, upah mulai naik, ruang markup sektor hulu menyempit, dan daya saing sektor hilir bergantung pada efisiensi, bukan lagi biaya murah.

Jika BUMN hulu gagal meningkatkan produktivitas, mereka justru bisa menjadi beban bagi pertumbuhan nasional karena membebani biaya produksi sektor hilir. China mulai merasakan fase ini ketika pangsa buruh yang rendah menghambat konsumsi domestik dan ketergantungan ekspor meningkatkan risiko geopolitik.

Indonesia memiliki peluang untuk menghindari jebakan tersebut, dan di sinilah Danantara akan  memainkan peran strategis.

Pertama, disiplin kompetisi di sektor hulu harus diperkuat. Harga energi, mineral, dan pembiayaan perlu lebih transparan serta terukur dengan benchmark internasional agar markup tidak menekan daya saing sektor hilir.

Begitu juga untuk bisa mendukung supply chain yang efisien dan mendukung sektor hilir dan industrialisasi ,
BUMN Pelabuhan harus menjadi sektor yang harus menjadi garda utama sebagai pemain utama dalam Sistim  supply chain domestik 

Kedua, rebalancing menuju konsumsi domestik harus menjadi agenda eksplisit. Profit BUMN tidak cukup hanya diterjemahkan sebagai dividen negara, tetapi juga harus mengalir ke penciptaan lapangan kerja padat karya, penguatan agroindustri modern, pariwisata berbasis komunitas, dan dukungan nyata bagi UMKM.

Ketiga, fokus transformasi harus bergeser dari rente menuju produktivitas. Danantara harus menjadikan investasi teknologi, tata kelola profesional, digitalisasi proses bisnis, dan pengelolaan talenta sebagai prioritas utama untuk meningkatkan total factor productivity nasional.

Jalan Indonesia
Jika langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk melahirkan versi yang lebih matang dari model China. Negara tetap hadir kuat di sektor-sektor strategis, tetapi tidak menjadikan dominasi sebagai sumber rente.

Swasta tetap tumbuh di sektor hilir, namun memperoleh ruang kompetisi yang sehat, biaya input yang efisien, dan kepastian arah kebijakan industri nasional.

Dalam kerangka itulah hilirisasi semestinya tidak berhenti pada kebanggaan statistik ekspor nikel, bauksit, atau baterai kendaraan listrik. Nilai sejatinya terletak pada kemampuannya menciptakan pekerjaan yang bermutu, memperkuat kelas menengah baru, memperluas basis konsumsi domestik, sekaligus menjaga daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang. Industrialisasi yang berhasil bukan hanya yang memperbesar angka PDB, melainkan yang memperhalus kualitas hidup warga negara.

Pada akhirnya, transformasi BUMN melalui Danantara bukan semata soal mengejar target laba ratusan triliun rupiah atau merampingkan jumlah perusahaan negara. Yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan adalah arah ekonomi politik Indonesia menuju 2045, apakah negara akan membangun pertumbuhan yang kokoh karena ditopang produktivitas dan pemerataan, atau justru terjebak pada pertumbuhan tinggi yang tampak mengesankan namun rapuh secara sosial.
China telah memberi pelajaran yang sangat berharga bahwa negara yang kuat memang dapat mempercepat pembangunan, tetapi kekuatan itu hanya akan berumur panjang jika ditopang efisiensi, keadilan distribusi, dan keberanian untuk terus berbenah. Di titik inilah Danantara diuji, bukan sekadar sebagai superholding investasi, melainkan sebagai penentu watak pembangunan nasional.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan BUMN bukanlah seberapa besar laba yang dibukukan, melainkan seberapa jauh laba itu menjelma menjadi kesejahteraan yang terasa di meja makan keluarga, di peluang kerja anak muda, dan di optimisme publik terhadap masa depan. Dari sanalah sejarah akan mencatat apakah Indonesia sekadar belajar dari China, atau benar-benar berhasil melampaui pelajaran itu.

*) Komisaris PT Pelindo