Pemprov Lampung Minta Masukan Susun RPJPD dan RPJMD
BANDARLAMPUNG – Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Lampung saat ini sedang menyusun RPJPD 2025-2045 dan RPJMD
2025-2030.
Agar RPJPD dan RPJMD yang disusun berkualitas, Pemprov
Lampung meminta masukan dari seluruh pihak melalui dialog publik dengan tema transformasi
ekonomi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung memperkaya
substansi penyusunan RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030.
Kedua rencana pembangunan ini menjadi rujukan visi misi
kepala daerah ke depan.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Sekretaris Daerah Provinsi
(Sekdaprov) berharap dialog publik ini pijakan dalam pembangunan kedepan.
Fahrizal mengajak peserta dialog agar saling memberikan
masukan dan gagasan untuk pertumbuhan ekonomi Lampung untuk penyusunan RPJPD
dan RPJMD pembangunan Lampung ke depan.
“Ini juga dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,â€
kata Fahrizal Darminto di Hotel Novotel, Bandarlampung, Rabu (12/7/2023),
"Perencanaan ini agar disusun dengan sebaik-baiknya dan
harus menjadi komitmen kita bersama," imbuhnya.
Menurutnya, bila perencanaannya tersusun dengan baik, maka
akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Lampung dan pembangunan akan
menjadi berkualitas.
"Karena rencana ini bisa menjawab untuk kesejahteraan
dan pembangunan lebih maju. Melalui dialog ini kita membuka seluas-luasnya
untuk menerima masukan karena ini adalah rencana kita semua," ujarnya.
Ia menjelaskan rencana pembangunan ini melibatkan berbagai
pihak seperti dunia usaha, pegiat ekonomi, akademisi serta asosiasi.
"Dan media pun berkontribusi bagaimana rencana-rencana
ini terdesiminasi pada masyarakat. Kita lakukan akselerasi sehingga
transformasi itu berjalan dengan baik sehingga 2045 betul-betul tercapai
Indonesia Emas," katanya.
Fahrizal berpendapat apa yang dilakukan ini juga menjadi
bagian dari mewujudkan tujuan dari negara Indonesia.
Diantaranya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta
mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Inilah yang harus kita terjemahkan didalam RPJPD dan
RPJMD," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Fahrizal menegaskan beberapa hal untuk
menjadi perhatian bersama dan agar dibahas pada diskusi tersebut.
Pertama, untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi
yang juga dibarengi dengan pemerataan.
Selanjutnya, pertumbuhan harus bisa menciptakan hasil
pembangunan yang inklusif, bukan hanya ekonomi tetapi termasuk sosial dan
budaya.
Kemudian, untuk memperhatikan terkait isu sustainability
lingkungan dan terakhir tentang aspek tenaga kerja.
"Bapak Gubernur berharap kita semua bisa memberikan
kontribusi," pungkasnya.
Hadir sebagai narasumber pada dialog tersebut yaitu Deputi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Irfan Parulian, dan Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila) Nairobi.
Lalu, Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan
syariah (KDEKS) Provinsi Lampung Ardiansyah, Direktur Corporate Affairs Great
Giant Foods (GGF) Welly Soegiono dan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi
Irsan.
Hadir pula Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung Rinvayanti, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung Elvira Umihanni, dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi dan pers.