PAD Jeblok, DPRD Soroti Kinerja Pemkot Bandar Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung mengungkap capaian ekonomi 2025 yang membaik, namun menyoroti rendahnya realisasi PAD yang jauh dari target. Sejumlah rekomendasi strategis pun disiapkan untuk perbaikan kinerja pemerintah kota.
Nurbaiti
BANDAR LAMPUNG — DPRD Kota Bandar Lampung melalui Panitia Khusus (Pansus) menyoroti sejumlah capaian dan catatan penting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung terkait penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ, Senin (4/5/2026).
Anggota Pansus, Heti Friskatati, menjelaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbarui.
Menurutnya, laporan tersebut mencerminkan capaian pembangunan selama 2025, termasuk peningkatan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Dari sisi ekonomi, Kota Bandar Lampung mencatat pertumbuhan sebesar 5,31 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,97 persen. Selain itu, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 7,91 persen pada 2024 menjadi 7,53 persen pada 2025.
“Ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang cukup baik, ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan peluang kerja,” ujar Heti.
Namun demikian, DPRD menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target. Dari target Rp1,5 triliun, realisasi hanya sebesar Rp966,99 miliar atau sekitar 64,23 persen.
Atas capaian tersebut, Pansus merekomendasikan agar Pemerintah Kota meningkatkan optimalisasi PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi, serta menetapkan target yang lebih realistis berbasis data.
Selain itu, DPRD juga memberikan sejumlah catatan strategis untuk perbaikan pembangunan. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, termasuk penanganan angka putus sekolah serta penguatan layanan di RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo.
Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian, terutama terkait sistem drainase untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. DPRD mendorong pemerintah kota untuk memperbaiki infrastruktur sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik.
Di sektor ketenagakerjaan, DPRD meminta pemerintah memperluas program pengurangan pengangguran, termasuk melalui pelatihan kerja bagi tenaga kerja pemula. Pansus juga mengapresiasi pembangunan balai latihan kerja sebagai langkah positif.
Tak kalah penting, aspek tata kelola keuangan daerah turut menjadi sorotan. DPRD menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat terus dipertahankan.
“Kepercayaan publik harus dijaga melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel,” kata Heti.
Sebagai penutup, Pansus menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta berharap rekomendasi yang diberikan dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kinerja pembangunan ke depan.
