DPRD Lampung Kawal Ketat Reformasi Pendidikan

BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya mengawal ketat arah reformasi pendidikan daerah, seiring dikukuhkannya Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menyatakan Dewan Pendidikan harus menjadi mitra strategis yang tidak hanya memberi masukan, tetapi juga memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Peran Dewan Pendidikan sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan meningkat dan menjangkau semua lapisan masyarakat,” tegasnya, Senin (13/4/2026).

Pengukuhan Dewan Pendidikan yang dipimpin Syafrimen ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan pendidikan di Lampung, mulai dari kesenjangan akses hingga rendahnya keterkaitan dengan dunia kerja.

DPRD juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis pemerintah daerah, seperti program pendidikan gratis dan penghapusan komite sekolah di SMA negeri, yang dinilai harus diawasi agar tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.

Selain itu, langkah pembebasan ijazah yang sempat tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan dinilai sebagai kebijakan pro-rakyat yang perlu dijaga keberlanjutannya.

Namun, DPRD mengingatkan bahwa tantangan pendidikan masih besar. Data menunjukkan tidak semua lulusan SMA/SMK melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara capaian literasi dan numerasi masih perlu ditingkatkan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sebelumnya juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, serta memastikan tidak ada anak yang putus sekolah.

DPRD menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh kebijakan pendidikan tidak berhenti pada program, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas strategis yang harus dikawal ketat demi menciptakan generasi unggul dan berdaya saing.