DPRD Lampung Dorong Reformasi Pendidikan
DPRD Lampung menegaskan komitmen penguatan kualitas pendidikan dalam forum evaluasi TKA bersama Komisi X DPR RI. Fokus utama diarahkan pada peningkatan mutu guru dan kebijakan berbasis data.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal peningkatan kualitas pendidikan daerah melalui evaluasi pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang dibahas bersama Komisi X DPR RI di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (16/4/2026).
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, hadir dalam kunjungan kerja spesifik tersebut sebagai representasi legislatif daerah dalam menyerap masukan strategis untuk penguatan kebijakan pendidikan ke depan.
Forum ini menjadi ruang evaluasi penting yang mempertemukan DPR RI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan dalam membahas capaian serta tantangan implementasi TKA di Provinsi Lampung.
Elly Wahyuni menekankan bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi faktor kunci dalam memperbaiki mutu pendidikan secara berkelanjutan.
“Penguatan kapasitas guru harus menjadi prioritas agar proses pembelajaran semakin adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.
Selain itu, TKA dinilai sebagai instrumen penting dalam memetakan capaian belajar peserta didik. Hasil asesmen tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si., didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., serta anggota Komisi X dari berbagai fraksi.
Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Toni Toharudin, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Dr. Rahmawati, serta jajaran OPD dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
Sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari capaian pelaksanaan TKA hingga tantangan pemerataan kualitas pendidikan, penguatan literasi, serta penyesuaian kebijakan sesuai karakteristik wilayah.
Secara umum, pelaksanaan TKA di Lampung dinilai berjalan baik dengan tingkat partisipasi tinggi, didukung koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di daerah.
DPRD Lampung menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui forum ini, DPRD berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penguatan kebijakan pendidikan yang lebih responsif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM di Provinsi Lampung.
