Bupati Jangan Enggan Untuk Dikritik

Oleh : Deni Haddad*

Dalam alam demokrasi, semua lapisan masyarakat bebas untuk menyampaikan pendapat serta perbedaan pendapat dan itu harus dihormati.

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini seorang Bupati, seharusnya tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap kritikan yang ada. Harusnya kritikan- kritikan yang ada tersebut dibalas dengan tindakan nyata memberi solusi bagi masalah-masalah yang ada pada masyarakat.

Kepala daerah sekelas Bupati harus mampu membedakan antara membeberkan kejelekan pemerintah dengan menjelek-jelekkan pemerintah, antara nyinyir dan kritik itu jauh sekali perbedaannya.

Daripada menanggapi kritikan yang sifatnya intropeksi diri itu, harusnya seorang bupati dan pemerintah kabupaten fokus pada kerja mereka, jangan sampai bereaksi seolah enggan untuk dikritik.

Jika mengaku sebagai pejuang demokrasi sejati, seharusnya terbuka pada siapa saja dan kapan saja serta pada hal apapun itu termasuk kritikan.

Jangan hanya mampu beretorika tentang demokrasi tapi dalam praktek hidup keseharian amat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Jika mengaku sebagai pemerintah atau pemimpin atau Bupati di daerahnya, jangan hanya bisa mengeluh pada setiap kesempatan dan pada akhirnya mengorbankan orang banyak atas keegoan seorang pemimpin.

Resiko jadi pemimpin memang harus menerima kritikan dan hambatan, jika tidak mau menghadapi ini semua berhentilah jadi pemimpin.

Rakyat memilih anda karena anda dipercaya rakyat bisa menghadapi ini semua. Jadi pemimpin harus ikhlas, jangan karena ada keinginan untuk kepentingan sendiri atau kehendak untuk dihargai dimasa mendatang saja. 

Pemimpin harus berani mengambil resiko untuk kepentingan orang banyak, jangan hanya bisa menjaga citra diri saja. Jika tidak mau dikritik, gak usahlah gegayaan jadi pemimpin, lebih baik macam kami ini saja menjadi masyarakat biasa, lebih bebas bersuara menyampaikan aspirasi demi tegaknya demokrasi di Indonesia ini.. Tabik Pun...

*Dewan Redaksi Monologis.id