Stabilitas PAD Di Sektor Perikanan, DKP Kota Bandarlampung Tetap Perhatikan Kondisi Nelayan
Nurbaiti
Bandarlampung - Monologis.id. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengorbankan kesejahteraan nelayan. Banyaknya nelayan menjual hasil tangkapannya ditengah laut, tanpa menjualnya di tempat pelelangan ikan menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung.
Kepala DKP Kota Bandar Lampung, Ricardo BNW mengatakan pihaknya turun langsung ke lapangan untuk mengetahui penyebab nelayan memilih melelang hasil tangkapan di laut.
"Setelah kami turun, kami tahu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Banyak nelayan terdesak kebutuhan keluarga dan hutang. Fokus kami bagaimana nelayan tetap bisa melaut dengan tenang, tapi PAD juga tetap stabil seperti tahun sebelumnya," ujar Ricardo Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak ingin sekadar menindak tanpa memahami akar persoalan.
Pihaknya tengah menyiapkan skema solusi yang saling menguntungkan (win-win solution), sehingga nelayan tidak merasa terbebani, namun sistem retribusi daerah tetap berjalan optimal.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan distribusi solar subsidi untuk nelayan tetap aman dan tepat sasaran.
Keberadaan stasiun pengisian bahan bakar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau AKT disebut menjadi bagian dari upaya mempermudah jalur produksi nelayan.
"Solar subsidi insyaallah aman. Ini komitmen kami agar aktivitas melaut tidak terhambat," tegasnya.
Pemkot Bandar Lampung optimistis, dengan perbaikan manajemen TPI dan jaminan ketersediaan energi bagi nelayan, sektor perikanan tetap menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Langkah DKP ini turut mendapat sorotan dalam evaluasi bersama Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung.
Ketua Komisi II, Agusman Arief mengapresiasi evaluasi semester akhir 2025 sebagai momentum pembenahan tata kelola aset pelelangan ikan milik pemerintah kota.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk memperkuat regulasi sekaligus memperbaiki sistem retribusi agar kebocoran PAD dapat diminimalisir tanpa harus memberatkan nelayan.
