Program Sertifikat Lintor UMKM Kecamatan Bungamayang Diduga Ajang Pungli

Program Sertifikat Lintor UMKM Kecamatan Bungamayang Diduga Ajang Pungli
Foto: Ilustrasi/Istimewa

LAMPUNG UTARA - Program pendaftaran tanah lintas sektor (lintor) UMKM di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara diduga jadi ajang pungutan liar (pungli) oleh kelompok masyarakat (Pokmas).

Pasalnya, pemohon program tersebut dipungut bayaran satu juta setiap orang.

Menurut salah satu pemohon sertifikat Lintor UMKM menyebutkan bahwa pungutan sejuta tersebut dibagi menjadi 2 tahap yaitu Rp200 ribu saat pendaftaran dan Rp 800 ribu dibayar ketika melakukan pengukuran.

"Ini yang buat kami keberatan bang, biaya tersebut terlalu besar buat kami namun kami ngak punya pilihan kalo mau ikut program sertifikat itu harus bayar ke pokmas masing - masing" jelas Narasumber yang minta namanya dirahasiakan.

Desa Tanah Abang Bungamayang salah satu penerima bantuan di kecamatan tersebut melalui  Kadesnya, Amril menjelaskan secara teknis dirinya tidak mengetahui secara rinci dan tidak ada hubungan dengannya.

"Itu sudah ada pokmas yang mengurus jadi saya tidak tahu menahu, silahkan tanya dengan pokmas saja," pungkasnya.

Senada dengan Camat Bungamayang, Jonismon juga mengatakan belum mengetahui adanya informasi pungutan satu juta tersebut dan akan menyelidikinya dan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut.

"Saya akan pelajari dulu nanti kita cari tahu dulu, karena saya tidak tahu kejelasan hal itu" jelas Camat melalui sambungan telepon, Sabtu (24/2/2024).

Ditempat terpisah Ketua Pokmas Tanah Abang, Fathur membenarkan informasi bahwa setiap orang dimintai biaya satu juta untuk penerbitan sertifikat.

"Sebetulnya dari kami pokmas sudah menyerahkan kepada masing - masing pemohon agar mengurus sendiri program sertifikat itu karena memerlukan biaya yang cukup besar, bahkan materai saja minimal diperlukan lima lembar," jelas Fathur.

Untuk diketahui, program sertifikat lintor bagi pelaku UMKM merupakan program pendaftaran tanah sistematis yang subjeknya hanya ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di bidang UMKM, pertanian, nelayan yang belum memiliki sertipikat tanah dan memiliki permasalahan dalam hal mengakses permodalan pada perbankan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun monologis.id, Kabupaten Lampung Utara mendapatkan Kouta Program Lintor UMKM dalam penerbitan sertifikat sebanyak 215 buku dan sebagian besar terdapat di kecamatan Bungamayang.

Sebagai pengingat, program Prona atau PTSL yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini bersifat gratis alias tidak dipungut bayaran bagi masyarakat kurang mampu.

Hingga berita ini diterbitkan Dinas Koperasi dan UMKM serta BPN Kabupaten Lampung Utara belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan.