Penyandang Disabilitas Punyak Hak yang Sama Sebagai Warga Negara
REDAKSI
BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan, anak penyandang disabilitas/ Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Mereka hidup, tumbuh dan berkembang, mempunyai hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Arinal saat mengukuhan pengurus Persatuan Komunitas Disabilitas (PKD) Provinsi Lampung Masa Bakti 2022-2027, si Mahan Agung, Bandarlampung, Kamis (10/3/2022).
Arinala menegaskan, Pemprov Lampung berkomitmen untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang dikristalisasikan dalam misi Provinsi Lampung yang ketiga yakni mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel, guna menuju visi Provinsi Lampung "Rakyat Lampung Berjaya".
"Langkah kongkritnya yaitu dengan menjalankan Amanat Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 terkait Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan meliputi bidang pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, aksesibilitas, seni, budaya, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana dan tempat tinggal," ucap Gubernur.
Kemudian terkait dengan upaya tersebut, Gubernur Arinal Djunaidi mengajak kepada Pengurus Persatuan Komunitas Disabilitas Provinsi Lampung yang dikukuhkan pada hari ini untuk bersama bersinergi mewujudkan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas agar kesejahteraannya kian meningkat.
Pada kegiatan tersebut Riana Sari Arinal dikukuhkan sebagai Ketua Umum PKD Lampung, Ketua Harian Yunita Viriya, Wakil Ketua Rahmat Mirzani Djausal, Dianawati, dan Yopie Setiawan.
Adapun pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ 161 /V.07/HK/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Tentang Susunan Pengurus Persatuan Komunitas Disabilitas Provinsi Lampung Masa Bakti 2022-2027.
PKD Provinsi Lampung dibentuk dalam rangka mensinergikan peran Pemerintah Daerah dalam menghimpun komunitas disabilitas yang berada di Provinsi Lampung. Kemudian untuk mewadahi perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi di bidang kedisabilitasan, maka perlu adanya pengurus disabilitas di Provinsi Lampung.
