Fraksi PAN DPRD Lampung Soroti Setahun Mirza–Jihan
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Lampung memberikan catatan strategis atas satu tahun kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
PAN menilai arah pemerintahan mulai terstruktur dan sistematis, namun mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung, H. M. Hazizi, SE, menegaskan evaluasi kinerja satu tahun tidak bisa dilepaskan dari kesinambungan pemerintahan dan sistem penganggaran.
“PAN melihat perjalanan satu tahun ini secara positif. Namun, harus objektif karena APBD 2025 masih merupakan perencanaan pemerintahan sebelumnya. Mirza–Jihan baru mulai melakukan intervensi di APBD Perubahan, sedangkan APBD 2026 baru sepenuhnya menjadi hasil perencanaan mereka,” ujar Hazizi, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, capaian terpenting bukan semata realisasi anggaran tahunan, melainkan arah kebijakan dan fondasi perencanaan jangka panjang yang kini mulai disusun. Ia menilai pengesahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2045 sebagai tonggak penting dalam kepemimpinan Mirza–Jihan.
“Secara konsepsional, arah pembangunan Lampung ke depan mulai terlihat lebih jelas. RPJMD sudah disahkan dan diturunkan ke dalam RKPD 2026. Ini indikator awal pemerintahan mulai bekerja secara sistematik,” tegasnya.
Di sisi lain, Fraksi PAN menyoroti persoalan krusial yang belum teratasi, yakni rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hazizi menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Masalah paling serius adalah PAD. Evaluasi APBD menunjukkan PAD masih jauh dari target. Jika pendapatan rendah, ruang fiskal untuk belanja dan pembangunan menjadi sangat terbatas,” katanya.
Ia juga mengingatkan ketergantungan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) membuat struktur pendapatan daerah kurang variatif dan rentan stagnasi, sehingga perlu terobosan baru untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
