1 Tahun Mirza-Jihan, Fraksi Gerindra Sorot Nasib Petani Lampung
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — Anggota Komisi II DPRD Lampung Fraksi Gerindra, I Made Suarjaya, menilai Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela sepanjang 2025 telah meletakkan fondasi arah pembangunan ekonomi daerah. Namun, ia menegaskan tantangan utama ke depan adalah memastikan keberpihakan nyata terhadap sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, capaian makroekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, khususnya di sektor pertanian, pangan, dan distribusi kebutuhan pokok.
“Setahun kepemimpinan ini terlihat ada upaya membangun arah ekonomi daerah. Tapi masih banyak persoalan mendasar yang harus diselesaikan, terutama menyangkut petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil,” ujar Made, Jumat (20/2/2026).
Komisi II DPRD Lampung saat ini mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Regulasi tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian pasar, perlindungan harga hasil panen, serta penguatan kelembagaan petani.
Dalam penyusunannya, Komisi II melibatkan organisasi tani seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan Kontak Tani Nelayan Andalan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Petani tidak cukup hanya dibantu produksinya. Mereka butuh kepastian pasar dan harga yang adil. Itu yang sedang kami dorong,” tegasnya.
Selain itu, distribusi pupuk subsidi turut menjadi sorotan. Kelangkaan dan dugaan salah sasaran dinilai berpotensi mengganggu produktivitas dan ketahanan pangan daerah.
Made menekankan tahun kedua kepemimpinan Mirza–Jihan harus menjadi fase akselerasi kebijakan yang lebih konkret dan berpihak kepada masyarakat. Komisi II, lanjutnya, akan terus mengawal agar arah pembangunan ekonomi benar-benar menjawab kebutuhan petani, pelaku usaha, dan warga Lampung secara luas.
