Fraksi Golkar DPRD Lampung Soroti Capaian PAD
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung, Supriyadi Hamzah, menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 yang baru mencapai 78,25 persen dari target. Deviasi pendapatan tercatat sekitar Rp918,5 miliar dan menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.
Meski demikian, Supriyadi mengakui satu tahun kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela periode 2025–2026 menunjukkan sejumlah capaian positif. Pertumbuhan ekonomi disebut konsisten di atas lima persen, angka kemiskinan menurun, investasi melampaui target, serta inflasi tetap terkendali.
Namun, sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang deviasi terbesar PAD. Dari target Rp1,63 triliun, realisasi PKB hanya Rp692,34 miliar atau 42,47 persen. Padahal, jumlah kendaraan yang membayar pajak meningkat lebih dari 16 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Kebijakan opsen PKB kepada kabupaten/kota memang mengubah mekanisme distribusi penerimaan. Namun secara faktual, penerimaan PKB murni provinsi tetap belum mencapai target APBD-P 2025,” ujar Supriyadi pada (20/02/2026).
Ia menilai persoalan validitas data kendaraan bermotor serta lemahnya koordinasi lintas instansi menjadi kendala utama optimalisasi pendapatan. Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung mendorong pembentukan Tim Evaluasi PAD, khususnya di sektor PKB, guna memperkuat pemutakhiran data kendaraan aktif, meningkatkan efektivitas penagihan, serta merumuskan inovasi kebijakan pendapatan.
Selain itu, pihaknya meminta peninjauan ulang Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, optimalisasi aset daerah yang belum produktif, serta penguatan kualitas sumber daya manusia birokrasi berbasis kinerja dan integritas.
Di sisi lain, Fraksi Golkar tetap menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah. Supriyadi menilai komunikasi eksekutif dan legislatif sepanjang 2025 berjalan kondusif dan konstruktif.
“Capaian 2025 adalah fondasi penting. Tantangannya ke depan memperkuat pemerataan dan kemandirian fiskal agar pembangunan berkelanjutan dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
