Ribuan Honorer Lampung Barat Serbu Kantor Bupati Tuntut Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Ribuan Honorer Lampung Barat Serbu Kantor Bupati Tuntut Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Foto: Hari Gunawan/monologis.id

LAMPUNG BARAT-Ribuan tenaga honorer di Lampung Barat menyerbu kantor Bupati setempat, Rabu (22-1-2025). Mereka menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Aksi damai tersebut diikuti tenaga honorer mulai dari guru, tenaga kesehatan, sampai pemadam kebakaran.

Peserta aksi berkumpul di Lamban Pancasila kemudian berjalan kaki ke kantor Bupati Lampung Barat.

Kordinator aksi, Wardana, dalam orasinya menyatakan bahwa aksi ini bukan bertujuan menantang pemerintah melainkan untuk menyuarakan harapan para pegawai honorer.

"Kami menolak untuk PPPK paruh waktu dan menuntut untuk diangkat penuh waktu," kata Wardana.

Dia meminta pemerintah daerah memprioritaskan tenaga honorer sudah mengabdi lama penuh waktu.

“Selama ini hanya seperti sirup yang digunakan setiap mau lebaran saja, kapan kami menjadi seperti minyak goreng yang selalu di butuhkan setiap hari," ujarnya.

Wardana juga menuntut keadilan bagi mereka. "Kami sudah melakukan pengabdian tapi mana Sila ke lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tegas Dana.

Peserta aksi juga menolak status R3 dan R2. Mereka mengistilahkan R3 dalam Bahasa Lampung reno reno ria atau gitu-gitu saja, sedangkan R2 yaitu reno ria atau gitu saja.

Dalam aksi damai ada empat tuntutan yang disampikan; pertama, pengangkatan PPPK penuh waktu.

Kedua, transparansi verivikasi data honorer aktif dan tidak aktif. Ketiga, tidak ada pengangkatan CPNS sebelum pengangkatan honorer ke PPPK penuh waktu semua yang terdata di data Base Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Dan terakhir, kunci data base BKN.

Menanggapi tuntutan itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Wasisno Sembiring, mewakili Pj Bupati Lampung Barat, Nukman, menjelaskan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi.

"Pengangkatan PPPK penuh waktu sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, yang sebagian besar berasal dari dana pusat," jelas Wasis.

Namun Wasis menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu jika keuangan sudah membaik.