Realisasi NPHD Pilkada Kota Bandar Lampung Belum sampai 50%
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Berdasarkan rilis data dan monitoring Kemendagri terkait realisasi penyaluran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Berdasarkan data terbaru per tanggal 7 Agustus Pukul 21.00 WIB, realisasi kepada KPU ada sebanyak 41 Daerah yang belum melakukan realisasi 100% NPHD ke KPU kemudian ada 31 daerah yang belum realisasi 100% NPHD ke bawaslu masing masing daerah.
“Data yang ada pada kami terdapat 229 daerah dari 270 daerah pilkada 2020 yang telah selesaikan realisasi 100% NPHD ke KPU, sementara NPHD ke bawaslu yang telah 100% ada 239 daerah” Papar Ardian
Ardian sendiri menjelaskan selain NPHD juga terdapat dana pengamanan yang telah 100% diselesaikan oleh 72 pemerintahan daerah baik kabupaten kota maupun provinsi. Sabtu (8/8)
Dalam keterangan tertulis tersebut ardian menjelaskan bahwa di Provinsi lampung terdapat delapan Pemda kabupaten kota pelaksana pilkada pada tahun 2020. “Pemkab Lampung tengah sudah realisasikan NPHD ke KPU sebesar 90%, Bawaslunya sudah slesai” Tulis ardian
“Kota Bandar Lampung realisasi NPHD ke KPU Bawaslu baru 41,03% dan 36,84%, kondisi ini memaksa kami akan melakukan monitoring realisasi NPHD sesuai arahan Mendagri” tegas Ardian dalam tulisannya.
Sementara daerah lain di Lampung pelaksana Pilkada tahun 2020 dalam keterangan tertulis Dirjen Keuda tersebut tidak tertera sebagai daerah yang realisasinya belum 100% atau macet, yang dapat menghambat kelancaran Pelaksanaan Pilkada ini.
Berikut daftar Pemerintah Daerah yang belum realisasinya mencapai 100% secara keseluruhan meliputi:
- Sumatera Utara:
1. Kota Medan (KPU: 90,03%)
2. Kab. Labuhan Batu (KPU: 90,00%)
- Sumatera Barat:
1. Kab. Pesisir Selatan (KPU: 51,69% / BAWASLU: 65,21%)
- Riau:
1. Kab. Kep. Meranti (KPU: 40,68% )
- Bengkulu:
1. Kab. Rejang Lebong ( BAWASLU: 92,80%).
- Jambi:
1. Kab. Bungo (KPU: 80,22% / BAWASLU: 88,06%)
- Sumatera Selatan:
1. Kab. Ogan Komering Ulu Timur (KPU: 79,04% / BAWASLU: 90,91%)
- Lampung:
1.Kab. Lampung Tengah (KPU: 90.00%)
2. Kota Bandar Lampung (KPU: 41,03% / BAWASLU: 36.84%)
- Jawa Timur:
1. Kota Surabaya (KPU: 40,59% / BAWASLU: 41,58%).
- Gorontalo :
1. Kab. Gorontalo (KPU: 58,66% / BAWASLU: 79,43%)
2. Kab. Pohuwato (KPU: 70,81% / BAWASLU: 70,76%)
- Bali :
1. Kab. Karang Asem (KPU: 84,16%)
- Kalimantan Timur:
1. Kab. Mahakam Ulu (KPU: 99,84%)
2. Kab. Paser (KPU: 93,73%)
- Sulawesi Selatan:
1. Kota Makassar (KPU: 92,57%)
2. Kab.Luwu Utara (KPU: 90,10% / BAWASLU: 76,02%)
3. Kab. Maros (KPU: 80,96% / BAWASLU: 40,53%)
- Sulawesi Tengah :
1.Morowali Utara (KPU:70,00% / BAWASLU: 42,47%)
- Sulawesi Utara:
1. Kota Bitung ( KPU: 70.00% / BAWASLU: 45,22%)
2. Kab. Minahasa Utara ( KPU: 40,00% / BAWASLU: 40,00%).
- Maluku Utara :
1. Kab. Kep. Sula (KPU: 75,92%)
2. Kab. Halmahera Timur (KPU: 50,83% / BAWASLU: 51,68%)
3. Kab. Pulau Taliabu (KPU: 41,43% / BAWASLU: 41,55%)
4. Kab. Halmahera Utara (KPU: 39,43% / BAWASLU: 42,04%)
5. Kab. Halmahera Barat (KPU: 34,99% / BAWASLU: 50,00%)
- Maluku :
1. Kab. Buru Selatan ( KPU: 70,00% / BAWASLU: 70,00%)
2. Kab. Kep. Aru ( KPU: 61,25%).
- NTT :
1. Kab. Sumba Barat (KPU: 90,00% / BAWASLU: 90,00%)
2. Kab. Sumba Timur (BAWASLU: 40,70%)
3. Kab. Timor Tengah Utara (KPU: 91,58%)
- Papua :
1. Kab.Yalimo (KPU: 99,73%)
2. Kab. Merauke (KPU: 90,00% / BAWASLU: 90,00%)
3. Kab. Waropen (KPU: 90,00% / BAWASLU: 37,33%)
4. Kab. Supiori ( KPU: 73,33% / BAWASLU: 87,50%)
5. Kab. Boven Digoel ( KPU: 64,90% / BAWASLU: 90,00%)
6. Kab. Yahukimo (KPU: 62,00% / BAWASLU: 70,00%).
7. Kab. Keerom (KPU: 60,00% / BAWASLU: 63,16%)
8. Kab. Mamberamo Raya ( KPU: 56,67%)
9. Kab. Nabire (BAWASLU: 80,00%)
10. Kab. Pegunungan Bintang (BAWASLU: 30,00%)
- Papua Barat :
1. Kab. Raja Ampat (KPU: 41,83% / BAWASLU: 73,76%)
2. Kab. Manokwari (KPU: 90,00%)
3. Kab. Manokwari Selatan (BAWASLU: 99,98%)
4. Kab. Sorong Selatan (KPU: 80,00%)
