Gubernur Lampung Fokus Benahi Nasib Petani
Musrenbang Lampung 2026 menyoroti ketimpangan ekonomi desa-kota, dengan fokus utama memperbaiki nasib petani melalui kebijakan harga, hilirisasi, dan penguatan infrastruktur.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan perbaikan nasib petani menjadi agenda utama pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 untuk penyusunan RKPD 2027.
Dalam forum strategis yang digelar di Balai Keratun, Senin (13/4/2026), Gubernur menyoroti ketimpangan ekonomi yang masih tajam antara desa dan kota, terutama akibat sistem pertanian yang dinilai belum berpihak kepada petani.
“Selama puluhan tahun, petani belum mendapatkan keuntungan yang layak. Ini yang harus kita benahi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, sektor pertanian menyumbang sekitar sepertiga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya. Namun, fluktuasi harga dan panjangnya rantai distribusi membuat pendapatan petani tetap rendah.
Sebelum adanya intervensi harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Kondisi serupa juga dialami petani jagung dan singkong.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Lampung mendorong serangkaian langkah strategis, mulai dari penguatan harga komoditas, peningkatan produksi, hingga hilirisasi pertanian.
Kenaikan harga gabah hingga Rp6.500 per kilogram disebut mulai berdampak signifikan, dengan pendapatan petani padi meningkat menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan produktivitas melalui program pupuk organik cair di seluruh desa pada 2027, serta penyediaan sekitar 500 unit mesin pengering (dryer) guna meningkatkan nilai jual hasil panen.
“Tidak boleh lagi hasil pertanian dijual mentah. Harus ada nilai tambah di desa,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur irigasi juga menjadi sorotan. Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan masih banyak daerah yang mengalami banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau akibat belum optimalnya sistem irigasi.
Ia mendorong percepatan penyelesaian proyek strategis seperti Bendungan Way Sekampung dan Margatiga untuk mendukung produktivitas pertanian.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai.
Lampung sendiri ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen melalui penguatan sektor unggulan, khususnya pertanian.
Musrenbang ini menjadi titik krusial dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat desa, sekaligus memperkecil kesenjangan ekonomi antarwilayah.
