DPR Desak Percepatan Industri di Lampung
Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Lampung mengungkap tantangan serius hilirisasi industri, penguatan UMKM, hingga pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah mengusulkan percepatan kawasan industri dan dukungan pusat untuk mendongkrak ekonomi berbasis komoditas.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan hilirisasi industri dan pembangunan kawasan industri saat menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Kamis (23/4/2026).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan struktur ekonomi daerah masih bergantung pada sektor pertanian. Dari total wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong, yang menjadi sumber penghidupan hampir dua juta keluarga.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Dengan APBD sekitar Rp6,7 triliun, pemerintah daerah harus menanggung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang luas, terutama untuk distribusi hasil pertanian.
Di sisi lain, kebijakan harga komoditas dinilai berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lampung mencatat pertumbuhan 5,28 persen pada tahun sebelumnya, melampaui rata-rata nasional. Sejumlah indikator juga menunjukkan perbaikan, mulai dari penurunan angka kemiskinan menjadi 9,6 persen hingga inflasi rendah di level 1,25 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat ke angka sekitar 130.
Meski demikian, sektor industri dinilai masih tertinggal. Kontribusi industri terhadap PDRB baru mencapai 18 persen dan didominasi industri berbasis komoditas mentah. Dari potensi nilai komoditas Rp150 triliun, baru sekitar Rp30 triliun yang diolah melalui hilirisasi.
Menjawab hal itu, Pemprov Lampung merancang pengembangan lima kawasan industri yang didukung infrastruktur pelabuhan strategis untuk memperkuat ekspor di wilayah Sumatera bagian selatan.
Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan nusantara melonjak dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Namun, lama tinggal wisatawan masih rendah, rata-rata 1,3 hari, sehingga berdampak pada minimnya perputaran ekonomi.
Sementara itu, dari 398 ribu UMKM di Lampung, sekitar 70 persen dikelola perempuan. Tantangan utama yang dihadapi adalah keseragaman produk dan keterbatasan kapasitas produksi.
Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai terdapat dinamika positif dalam pembangunan Lampung dalam satu setengah tahun terakhir. Namun, ia menekankan perlunya akselerasi untuk mengoptimalkan potensi daerah, baik dari sisi sumber daya alam maupun manusia.
Komisi VII DPR RI juga mencatat sejumlah poin strategis, di antaranya dorongan penambahan kawasan industri, termasuk satu yang direncanakan di Way Kanan, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pesawaran dan Lampung Selatan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menekankan pentingnya pembentukan agregator UMKM agar produk memiliki skala ekonomi dan mampu menembus pasar ekspor.
Selain itu, hilirisasi komoditas singkong menjadi perhatian, termasuk pengembangan produk turunan seperti Modified Cassava Flour (Mocaf) untuk meningkatkan nilai tambah.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan berbasis potensi lokal.
