Dewan Pendidikan Ditantang Benahi Krisis Sekolah
Pengukuhan Dewan Pendidikan Lampung jadi momentum krusial membenahi persoalan pendidikan, dari kualitas guru hingga ancaman anak putus sekolah.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung periode 2025–2030 menjadi sorotan sebagai titik awal pembenahan serius sektor pendidikan yang masih dibayangi berbagai persoalan mendasar.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara tegas menantang Dewan Pendidikan yang baru dikukuhkan untuk tidak sekadar menjadi simbol, tetapi tampil sebagai penggerak utama solusi atas krisis pendidikan di daerah.
Dalam acara di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Senin (13/4/2026), Gubernur melantik Prof. Syafrimen sebagai Ketua Dewan Pendidikan bersama 12 anggota lainnya.
Mirza menekankan, Dewan Pendidikan harus mampu membaca persoalan riil di lapangan—mulai dari kualitas guru, sistem pembelajaran, hingga kesenjangan akses pendidikan di wilayah terpencil.
“Dewan Pendidikan harus jadi jembatan antara pemerintah dan kondisi nyata di lapangan. Jangan sampai kebijakan meleset dari kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pendidikan di Lampung bukan perkara ringan. Ancaman anak putus sekolah hingga kualitas sumber daya manusia yang belum merata menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Menurutnya, kegagalan dalam sektor pendidikan akan berdampak langsung pada masa depan generasi muda dan daya saing daerah.
“Kalau pendidikan gagal, harapan masyarakat ikut hancur,” ujarnya.
Dewan Pendidikan pun didorong untuk aktif memberikan rekomendasi berbasis data serta mengawal implementasi kebijakan agar benar-benar berdampak di masyarakat. Kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah, akademisi, hingga dunia usaha—dinilai menjadi kunci perbaikan.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, Prof. Syafrimen, menyatakan pihaknya siap menjawab tantangan tersebut. Ia menegaskan fokus pada peningkatan kualitas guru, keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja, serta pemerataan akses hingga ke desa.
“Kami ingin memastikan setiap anak, termasuk di pelosok, punya kesempatan yang sama untuk sukses,” ujarnya.
Pengukuhan ini sekaligus menjadi ujian awal bagi Dewan Pendidikan: apakah mampu menghadirkan perubahan nyata, atau justru kembali terjebak dalam peran seremonial tanpa dampak signifikan.
