Wakil Gubernur Lampung Paparkan LKPJ 2025

BANDAR LAMPUNG— Pemerintah Provinsi Lampung resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (27/4/2026). 

Laporan ini menjadi gambaran kinerja pemerintah selama satu tahun sekaligus bahan evaluasi terhadap arah pembangunan daerah.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat.

“LKPJ ini bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga pertanggungjawaban moral dan politik atas pelaksanaan pembangunan selama 2025,” ujar Jihan dalam sidang paripurna.

Dalam laporan tersebut, Pemprov Lampung memaparkan sejumlah program strategis yang telah dijalankan, dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan sumber daya manusia.

Pada sektor pelayanan dasar, pemerintah menekankan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur terus didorong untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan pemerataan ekonomi.

Pemprov juga mengklaim telah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan UMKM, peningkatan investasi, ketahanan pangan, serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri.

Meski demikian, dalam LKPJ tersebut diakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di berbagai wilayah.

Ke depan, pemerintah daerah menyatakan akan terus melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi DPRD sebagai bagian dari proses evaluasi.

Melalui penyampaian LKPJ 2025 ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan pembangunan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.