Realisasi PAD Tak Capai Target, DPRD Lampung Desak Bapenda Transparan
ZAINAL ARIFIN
Bandar Lampung — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung hingga akhir 2025 tercatat baru mencapai 79 persen dari target. DPRD Provinsi Lampung menilai capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Lampung, Ismet Roni, mengatakan strategi perencanaan pendapatan ke depan harus lebih realistis dan berbasis data akurat. Salah satu faktor yang disebut memengaruhi capaian adalah kebijakan opsen pajak yang memerlukan penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Perlu duduk bersama untuk menentukan pola yang tepat agar target pendapatan lebih terukur,” ujar Ismet, Rabu (7/1/2026).
Ia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), meningkatkan transparansi data pendapatan agar DPRD dapat menyusun proyeksi secara lebih akurat.
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak hanya bertumpu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tetapi juga sektor lain seperti pertambangan galian C, Pajak Air Permukaan, dan potensi lain yang dinilai belum tergarap maksimal.
DPRD, termasuk Komisi III, menyatakan siap memfasilitasi koordinasi dengan perusahaan dan pemangku kepentingan guna memperbaiki proyeksi pendapatan daerah. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, khususnya sektor PKB, dinilai menjadi kunci untuk mendongkrak penerimaan.
Terkait kebijakan tunda bayar yang sempat diberlakukan Pemerintah Provinsi Lampung, Ismet optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal, sebagaimana penyelesaian tunda bayar tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp500 miliar.
DPRD berharap perbaikan strategi dan koordinasi lintas sektor dapat mendorong peningkatan pendapatan sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah pada tahun anggaran berjalan.
