Model MBG Di China
DEDI ROHMAN
0
31
Program Politik Presiden Prabowo dalam memperbaiki kualitas SDM rakyat Indonesia salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis yang benyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Kemudian Bagaimana Negara lain menjalankan program sejenis, salah satunya adalah China (Republik Rakyat Tiongkok)
Oleh : Erizely *)
China menjalankan program bernama Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students sejak 2011—sebuah model yang dalam banyak hal mirip dengan konsep Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Namun, pendekatannya berbeda secara mendasar.
Program ini secara spesifik ditujukan untuk anak-anak SD dan SMP di daerah pedesaan serta wilayah miskin. Tujuannya bukan sekadar memberi makan, tetapi meningkatkan kualitas gizi, memperbaiki kesehatan, dan mendukung kemampuan belajar. Dengan demikian, program ini diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia, bukan sekadar bantuan sosial. Karena itu, standar gizinya ditetapkan secara ketat dan terukur.
Lalu bagaimana dengan daerah yang tidak tergolong miskin, tetapi juga belum sepenuhnya makmur? Di wilayah seperti ini, pemerintah pusat tidak mengambil alih penuh pembiayaan. Negara hanya memberikan subsidi sebagian, sementara sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sering kali dengan melibatkan dunia usaha melalui skema CSR. Pendekatannya bukan top-down yang seragam, melainkan lebih bottom-up—setiap daerah memiliki fleksibilitas dalam implementasi, meskipun tata kelola dan standar tetap ditetapkan secara nasional.
Sekolah diberi peran penting sebagai pengelola. Pemerintah menyediakan anggaran, tetapi sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme pelaksanaan—apakah melalui pembelian makanan atau membangun dapur sendiri. Menu pun tidak ditentukan sepihak, melainkan disepakati bersama dengan asosiasi orang tua murid. Ini menciptakan rasa memiliki dan akuntabilitas di tingkat komunitas.
Lebih jauh lagi, China tidak berhenti pada aspek pemberian makanan. Mereka membangun ekosistem supply chain lokal, di mana bahan baku dipasok dari petani setempat. Dampaknya signifikan: petani memiliki pasar yang pasti, aktivitas logistik bergerak, dan ekonomi lokal tumbuh. Program makan bergizi tidak menjadi beban fiskal semata, tetapi berubah menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Dalam konteks ini, integritas program dijaga dengan sangat ketat. Penyimpangan dalam pengelolaan dianggap serius ( hukuman mati) karena berpotensi merusak masa depan generasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan penegakan hukum dirancang keras untuk meminimalkan moral hazard.
Seiring waktu, terjadi dinamika menarik. Sejak diluncurkan pada 2011, ketergantungan terhadap anggaran pusat justru cenderung menurun di daerah yang ekonominya berkembang. Pemerintah daerah yang lebih makmur mampu membiayai program secara mandiri, bahkan melibatkan sektor swasta dan partisipasi masyarakat. Banyak orang tua yang telah memiliki kemampuan ekonomi turut berkontribusi, sehingga program berkembang secara organik sesuai kapasitas wilayah.
Dalam praktiknya, di daerah yang lebih maju, penyediaan makanan tidak lagi selalu dilakukan di dalam kelas, tetapi melalui kantin sekolah yang tetap menyediakan makanan bergizi secara gratis atau bersubsidi.
Di sinilah terlihat perbedaan pendekatan yang menarik. China tidak menerapkan prinsip komunisme klasik “sama rasa sama rata”. Program dirancang adaptif sesuai kondisi daerah—yang membutuhkan mendapat dukungan penuh, yang mampu diberi ruang untuk mandiri. Sebaliknya, jika sebuah program diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas daerah, maka risiko inefisiensi dan beban fiskal akan jauh lebih besar. Itu gaya komunisme klasik.
*) Blogger dan Praktisi Bisnis Aktif
