Mirza Dorong Hilirasi Komoditas
Gubernur Lampung dorong hilirisasi komoditas untuk pangkas rantai distribusi yang dinilai timpang. Petani disebut mulai merasakan dampak kenaikan harga.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyoroti ketimpangan rantai distribusi komoditas sebagai akar persoalan rendahnya kesejahteraan petani, meski daerah ini memiliki potensi besar di sektor pangan dan perkebunan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan hilirisasi menjadi langkah strategis untuk memutus dominasi pelaku di sektor hilir yang selama ini menikmati porsi keuntungan lebih besar dibanding petani.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kegiatan Praktek Kerja Dalam Negeri peserta Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun 2026 di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (15/4/2026).
“Selama ini harga di tingkat petani rendah, tapi di konsumen tinggi. Ini menunjukkan rantai distribusi yang tidak sehat,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, meski Lampung menjadi salah satu lumbung pangan nasional—dengan produksi padi, jagung, singkong, hingga komoditas ekspor seperti kopi dan nanas—petani kerap berada di posisi paling lemah dalam struktur ekonomi.
Pemprov kini mendorong percepatan hilirisasi melalui program “Desaku Maju”, termasuk pembangunan fasilitas pengering hasil panen di tingkat desa agar petani tidak lagi menjual produk dalam kondisi mentah.
Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan nilai tambah langsung di tingkat produsen, sekaligus memangkas ketergantungan pada tengkulak dan rantai distribusi panjang.
Selain itu, pengembangan pupuk organik berbasis limbah desa juga digalakkan sebagai upaya menekan biaya produksi dan meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian.
Mirza mengklaim, kebijakan nasional terkait kenaikan harga gabah dan jagung mulai berdampak signifikan. Pendapatan petani disebut meningkat hingga dua kali lipat, mendorong daya beli masyarakat desa.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perbaikan struktural tetap diperlukan agar ketimpangan tidak kembali terulang.
“Negara harus hadir sebagai regulator. Bukan hanya mengandalkan APBD, tapi memastikan distribusi ekonomi lebih adil,” tegasnya.
Di sisi lain, sektor energi juga menjadi fokus pengembangan, mulai dari panas bumi, tenaga surya, hingga bioenergi berbasis singkong untuk memperkuat kemandirian daerah.
Sementara itu, perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Irjen Pol. Chuszaini Patoppoi, menilai Lampung memiliki potensi strategis dalam mendukung agenda nasional, khususnya ketahanan pangan dan ekonomi inklusif.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran TNI-Polri dalam mendukung program pertanian guna menjaga stabilitas pangan nasional.
