IKAD Lampung Nilai Peran Organisasi Perempuan Belum Maksimal
Momentum Hari Kartini di Lampung memicu sorotan terhadap optimalisasi peran organisasi perempuan dalam mendorong kesetaraan dan pembangunan daerah.
BANDAR LAMPUNG — Peringatan Hari Kartini 2026 di Provinsi Lampung tidak hanya menjadi ajang seremoni tahunan, tetapi juga memunculkan sorotan terhadap efektivitas peran organisasi perempuan dalam pembangunan daerah.
Ketua Ikatan Keluarga Anggota Dewan (IKAD) Provinsi Lampung, Irene Fransisca, menekankan pentingnya evaluasi terhadap kontribusi organisasi perempuan agar lebih berdampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini harus diterjemahkan dalam program konkret, bukan sekadar kegiatan seremonial yang berulang setiap tahun.
“Momentum Kartini harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran organisasi perempuan agar benar-benar hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi,” ujarnya usai menghadiri upacara di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/4/2026).
Ia menilai, hingga saat ini masih terdapat ruang yang perlu dioptimalkan, khususnya dalam mendorong partisipasi perempuan di sektor ekonomi produktif dan kepemimpinan.
Keterlibatan organisasi perempuan, lanjutnya, diharapkan mampu menjawab tantangan kesenjangan akses dan peluang yang masih dihadapi perempuan di daerah.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi” dan diikuti unsur Forkopimda, organisasi perempuan, serta perangkat daerah. Namun, momentum tersebut juga dinilai perlu diikuti dengan langkah strategis yang terukur.
Irene menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar organisasi perempuan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga motor penggerak pembangunan.
“Perempuan harus menjadi bagian dari solusi. Organisasi perempuan perlu memperkuat perannya agar mampu mendorong perubahan nyata,” tegasnya.
Melalui refleksi ini, diharapkan peringatan Hari Kartini ke depan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi titik tolak penguatan peran perempuan dalam pembangunan yang lebih inklusif.
REDAKSI










