Lahan LSD 50 Hektare Disoal, Warga Bandar Dewa Kepung Pemkab–DPRD Tulangbawang Barat

TULANGBAWANG BARAT-Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bandar Dewa Bersatu (FMBB) menggelar aksi damai di Gedung Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat, Lampung, Selasa (2/2/2026).

Aksi ini menuntut kejelasan status serta pengembalian lahan Lembaga Sosial Desa (LSD) Bandar Dewa yang dinilai hingga kini tak kunjung tuntas.

Massa menyuarakan kekecewaan lantaran belum adanya kepastian hukum atas lahan seluas sekitar 50 hektare yang mereka klaim sebagai aset Tiyuh Bandar Dewa dan disebut tidak pernah diperjualbelikan.

Ketua FMBB Arwansyah menegaskan, lahan LSD tersebut merupakan hak sah masyarakat dan harus dikembalikan kepada Tiyuh Bandar Dewa.

“Lahan ini adalah aset Tiyuh Bandar Dewa dan tidak pernah diperjualbelikan. Kami menuntut pengembalian hak masyarakat,” tegas Arwansyah di hadapan peserta aksi.

FMBB menilai selama bertahun-tahun tidak ada transparansi maupun kejelasan dari pihak terkait mengenai status dan pengelolaan lahan LSD tersebut. Mereka menegaskan tanah itu merupakan milik masyarakat dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurut Arwansyah, lahan LSD Bandar Dewa tercatat dalam Keterangan Tanah LSD Nomor 17-II/KP-LSD/73, yang memperkuat klaim warga atas kepemilikan aset tersebut.

“Dasar hukumnya jelas. Kami hanya meminta kepastian dan pengembalian hak masyarakat sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam aksinya, FMBB juga mendesak Satuan Tugas Pertanahan Pemkab Tulangbawang Barat untuk segera menyelesaikan sengketa yang telah berlarut-larut. Warga memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret.

FMBB berharap Pemkab dan DPRD Tulangbawang Barat segera menindaklanjuti tuntutan tersebut dan mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Tiyuh Bandar Dewa, demi kepastian hukum dan keadilan agraria.