LMND Dukung SMA Siger, Soroti Ancaman Putus Sekolah di Bandar Lampung

LMND Kota Bandar Lampung menyatakan dukungan terhadap SMA Siger sebagai solusi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan pekerja.

LMND Dukung SMA Siger, Soroti Ancaman Putus Sekolah di Bandar Lampung
Marco Fadilah | Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bandar Lampung menyatakan dukungan terhadap keberadaan SMA Siger sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak yang tidak tertampung di SMA negeri dan tidak mampu mengakses sekolah swasta.

Ketua Eksekutif Kota LMND Bandar Lampung, Marco Fadilah, menegaskan dukungan tersebut berangkat dari prinsip perjuangan LMND dalam memperjuangkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat.

“Persoalan utama dari hadirnya SMA Siger adalah tingginya angka putus sekolah di Kota Bandar Lampung. Banyak anak dari keluarga kelas pekerja dan rakyat miskin kota kehilangan akses pendidikan menengah karena keterbatasan daya tampung SMA negeri dan mahalnya biaya sekolah swasta,” ujar Marco, Kamis (29/1/2026).

Marco menilai polemik yang berkembang belakangan ini justru telah bergeser dari substansi persoalan pendidikan ke konflik administratif dan tarik-menarik kepentingan politik. Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena berpotensi mengorbankan hak pendidikan anak-anak.

LMND Kota Bandar Lampung berpandangan, jika masih terdapat persoalan administratif dan perizinan dalam penyelenggaraan SMA Siger, maka penyelesaiannya harus dilakukan secara bertanggung jawab melalui dialog antar pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, kementerian terkait, hingga masyarakat.

“Pendidikan tidak boleh dijadikan arena konflik elite dan serangan politik. Perdebatan administrasi harus diselesaikan negara, sementara hak anak-anak untuk tetap bersekolah wajib dijamin tanpa syarat,” tegasnya.

LMND juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas pendidikan. Setiap kebijakan yang bertujuan memperluas akses pendidikan rakyat, menurutnya, harus didukung dan disempurnakan, bukan dilemahkan dengan pendekatan prosedural yang mengabaikan realitas sosial.

“Oleh karena itu, kami mendesak seluruh pihak menghentikan kegaduhan politik dan segera memastikan keberlangsungan SMA Siger. Masa depan anak-anak tidak boleh dikorbankan oleh konflik kepentingan dan lambannya birokrasi,” pungkas Marco.