APBD Tidak Sehat, Bupati Pesisir Barat Bakal Evaluasi Kepala OPD tak Capai Target Kinerja
NOVAN ERSON
PESISIR BARAT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesisir Barat) resmi mengumumkan hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Pesisir Barat.
Pengumuman tersebut berdasarkan rekomendasi resmi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 00278/R-AK.02.03/SD/F/2026, tanggal 3 Januari 2026, perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPTP di Pesisir Barat.
Enam peserta yang berhasil lolos tersebut yaitu Henri Dunan untuk mengisi jabatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Helmy Putra untuk mengisi jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rochmad untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP), Rena Novasari untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Irvan Leonardo Abdullah untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dan Pathan untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Menanggapi hasil pengumuman tersebut Bupati, Dedi Irawan saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis (8-1-2026) mengatakan bahwa, pelaksanaan seleksi JPTP di lingkungan Pemkab Pesisir Barat telah dilaksanakan secara terbuka, objektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Seleksi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Pesisir Barat memperkuat kinerja OPD, memastikan jabatan strategis diisi oleh pejabat yang kompeten, berintegritas, dan profesional, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Pesisir Barat," ungkap orang nomor wahid di Bumi Para Sai Batin dan Ulama itu.
Dedi berharap peserta lolos seleksi terbuka yang segera dilantik tersebut, tidak hanya mampu mengemban amanah dengan penuh tanggungjawab, tetapi juga menunjukkan kinerja terbaik, serta mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Disiinggung lebih jauh ihwal kinerja, Dedi mengatakan bahwa Pesisir Barat merupakan tidak hanya sebuah kabupaten paling bungsu di Lampung yang sejatinya masih membutuhkan banyak program pembangunan, tetapi juga dinilai dari sisi ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat minim terbilang tidak sehat.
"Dengan tidak sehatnya APBD Pesisir Barat tentu menjadi kendala dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat," kata Dedi.
Menyiasati ihwal dimaksud, menurut Dedi, seluruh kepala OPD akan diberikan tanggungjawab berupa target kinerja yang wajib untuk dipenuhi.
"Nantinya masing-masing kepala OPD akan memaparkan tentang capaian target kinerja per triwulan. Jika memang ada kepala OPD yang tidak berhasil mencapai target, dipastikan akan segera dievaluasi," tegas Dedi.
Sebab itu, Dedi meminta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Pesisir Barat untuk dapat melakukan koordinasi serta komunikasi secara intens baik di tingkat Provinsi maupun dengan kementerian-kementerian terkait di pusat.
"Seorang kepala OPD harus mampu jemput program untuk dikucurkan ke Pesisir Barat, baik di tingkat Provinsi maupun pusat. Dengan demikian tidak sehatnya APBD Pesisir Barat bukan menjadi kendala yang berarti dalam upaya mewujudkan peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat," tukasnya.
