FKPPI Tolak Politik Identitas

JAKARTA – Forum
Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI) tegas
menolak politik identitas pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Pemilu dan Pilkada sebagai pesta demokrasi rakyat tidak
boleh dinodai oleh politik identitas yang menyalahgunakan keanekaragaman suku,
agama, ras, dan antar golongan untuk memecah belah bangsa,†tegas Wakil Ketua
Umum FKKPI Bambang Soesatyo usai mengikuti rapat pleno 2 Pengurus Pusat Keluarga
Besar (PP KB) FKPPI secara virtual dari Jakarta, Kamis, (6/7/23).
Dia menegaskan, siapapun yang berusaha merusak dan memecah
belah bangsa, akan berhadapan dengan Keluarga Besar FKPPI.
“Komitmen kebangsaan FKPPI telah menjadi watak dan jati diri
FKPPI yang turut menjaga dan setia pada Sapta Marga sebagai doktrin prajurit
TNI serta Tribrata dan Catur Prasetya sebagai doktrin anggota Polri, dalam
menghadapi berbagai tantangan yang mencoba memecah belah bangsa," kata Bamsoet,
sapaan Bambang Soesatyo.
Ketua MPR RI itu juga mengungkapkan bahwa Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI (LKPP RI) Hendrar Prihadi telah bergabung
memperkuat PP KB FKPPI sebagai Ketua Bidang Industri dan Konstruksi.
"Kehadiran Mas Hendrar Prihadi menjadi angin segar
sekaligus memberikan motivasi tambahan bagi seluruh keluarga besar FKPPI dalam
mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Khususnya dalam memperkuat
konsolidasi organisasi,†ujarnya.
Sebelum diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo
untuk menjabat Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi pernah mendapatkan kepercayaan
rakyat untuk menjabat Wakil Wali Kota Semarang 2010-2013 serta Wali Kota
Semarang dua periode yakni 2013-2015 dan 2016-2022.
Dalam Rapat Pleno 2 PP KB FKPPI juga dibahas tentang
konsolidasi organisasi, dimana FKPPI telah menyelesaikan sekitar 25 Musyawarah
Daerah (Musda) sekaligus mempersiapkan Musda di berbagai daerah lainnya. Selain
juga membahas persiapan peringatan HUT ke-45 KB FKPPI.
"Pergantian kepengurusan dalam organisasi FKPPI yang
dilakukan melalui Musda, tidak hanya dimaknai sebagai regenerasi dan kaderisasi
secara periodik dan berkesinambungan. Namun juga harus dapat dimanfaatkan
sebagai sarana evaluasi pelaksanaan program kerja organisasi untuk meneruskan
kerja baik dan prestasi kinerja yang telah dicapai periode kepengurusan
sebelumnya, serta meningkatkan aspek aspek yang belum optimal," jelas Wakil
Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan
dan Keamanan KADIN Indonesia itu.
Bamsoet juga mengatakan, peringatan HUT ke-45 FKPPI pada
September 2023 akan diorganisir oleh Generasi Muda FKPPI bersama Pengurus
Wanita FKPPI.