FKPPI Tolak Politik Identitas

FKPPI Tolak Politik Identitas
Wakil Ketua Umum FKKPI Bambang Soesatyo | Foto: Istimewa

JAKARTA – Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI) tegas menolak politik identitas pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Pemilu dan Pilkada sebagai pesta demokrasi rakyat tidak boleh dinodai oleh politik identitas yang menyalahgunakan keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan untuk memecah belah bangsa,” tegas Wakil Ketua Umum FKKPI Bambang Soesatyo usai mengikuti rapat pleno 2 Pengurus Pusat Keluarga Besar (PP KB) FKPPI secara virtual dari Jakarta, Kamis, (6/7/23).

Dia menegaskan, siapapun yang berusaha merusak dan memecah belah bangsa, akan berhadapan dengan Keluarga Besar FKPPI.

“Komitmen kebangsaan FKPPI telah menjadi watak dan jati diri FKPPI yang turut menjaga dan setia pada Sapta Marga sebagai doktrin prajurit TNI serta Tribrata dan Catur Prasetya sebagai doktrin anggota Polri, dalam menghadapi berbagai tantangan yang mencoba memecah belah bangsa," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo.

Ketua MPR RI itu juga mengungkapkan bahwa Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI (LKPP RI) Hendrar Prihadi telah bergabung memperkuat PP KB FKPPI sebagai Ketua Bidang Industri dan Konstruksi.

"Kehadiran Mas Hendrar Prihadi menjadi angin segar sekaligus memberikan motivasi tambahan bagi seluruh keluarga besar FKPPI dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Khususnya dalam memperkuat konsolidasi organisasi,” ujarnya.

Sebelum diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi pernah mendapatkan kepercayaan rakyat untuk menjabat Wakil Wali Kota Semarang 2010-2013 serta Wali Kota Semarang dua periode yakni 2013-2015 dan 2016-2022.

Dalam Rapat Pleno 2 PP KB FKPPI juga dibahas tentang konsolidasi organisasi, dimana FKPPI telah menyelesaikan sekitar 25 Musyawarah Daerah (Musda) sekaligus mempersiapkan Musda di berbagai daerah lainnya. Selain juga membahas persiapan peringatan HUT ke-45 KB FKPPI.

"Pergantian kepengurusan dalam organisasi FKPPI yang dilakukan melalui Musda, tidak hanya dimaknai sebagai regenerasi dan kaderisasi secara periodik dan berkesinambungan. Namun juga harus dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi pelaksanaan program kerja organisasi untuk meneruskan kerja baik dan prestasi kinerja yang telah dicapai periode kepengurusan sebelumnya, serta meningkatkan aspek aspek yang belum optimal," jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia itu.

Bamsoet juga mengatakan, peringatan HUT ke-45 FKPPI pada September 2023 akan diorganisir oleh Generasi Muda FKPPI bersama Pengurus Wanita FKPPI.