Bawaslu Mesuji Perkuat Kelembagaan Pengawasan Pemilu di Masa Non-Tahapan

MESUJI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mesuji menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Pemilu bersama Mitra Kerja dengan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Mesuji, Minggu (14-9-2025). 

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi jajaran pengawas dan pemangku kepentingan di Mesuji untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus merumuskan strategi pengawasan di masa non-tahapan Pemilu.

Anggota Provinsi Lampung Tamri menegaskan bahwa masa non-tahapan bukan berarti Bawaslu berdiam diri menunggu agenda tahapan Pemilu berikutnya. Justru periode ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pencegahan, pengawasan, serta menyiapkan kelembagaan pengawas agar semakin tangguh menghadapi dinamika kepemiluan di masa mendatang.

“Dalam masa non-tahapan, Bawaslu tidak hanya menunggu, tetapi aktif melakukan pencegahan, memperkuat kapasitas, dan memberikan edukasi publik demi terselenggaranya Pemilu yang berintegritas,” tegas Tamri.

Ia menjelaskan, ada beberapa strategi utama yang perlu dilakukan Bawaslu pada periode non-tahapan. Pertama, melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk memastikan hak pilih warga tetap terjaga dengan baik.

Kedua, melakukan pemetaan kerawanan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sejak awal. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas agar lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan regulasi maupun teknologi.

Selain itu, Tamri juga menyoroti pentingnya optimalisasi penggunaan media sosial. Menurutnya, media sosial saat ini menjadi ruang publik yang strategis untuk melakukan edukasi politik, menyampaikan informasi pengawasan, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Pengawas Pemilu harus hadir di ruang digital, bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang berintegritas,” tambahnya.

Tak kalah penting, ia menekankan perlunya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, media, hingga kelompok pemuda. Kolaborasi ini diyakini dapat memperkuat fungsi pencegahan sekaligus menjadikan pengawasan Pemilu lebih menyeluruh.

Tamri juga menyoroti peran strategis masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Menurutnya, partisipasi publik merupakan kunci untuk menjaga agar proses demokrasi berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan. “Pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Partisipasi publik akan memperkuat integritas demokrasi kita,” ujarnya.

Kegiatan yang diikuti jajaran pengawas di tingkat kabupaten dan mitra kerja tersebut berlangsung interaktif. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga diajak untuk berdiskusi mengenai tantangan pengawasan Pemilu di Mesuji. Beberapa isu yang mengemuka antara lain soal kerawanan politik uang, netralitas aparatur desa, hingga peran generasi muda dalam mengawal demokrasi.

Dengan adanya kegiatan ini, Bawaslu Mesuji berharap dapat memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan pengawas Pemilu. Meski Pemilihan Kepala Daerah 2024 telah usai, semangat pengawasan tetap dijaga sebagai bentuk tanggung jawab menjaga demokrasi yang sehat di tingkat lokal maupun nasional.