DPRD Kota Metro Gelar Paripurna LKPj Wali Kota 2022

METRO - DPRD Kota Metro, Lampung, menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Metro 2022.

Paripurna berlangsung di aula DPRD setempat, Jumat (17/3/2023), dipimpin langsung Ketua DPRD Tondi Muammar Gadafi Nasution dihadiri 21 dari 25 anggota legislatif.

Dalam LKPj nya Wali Kota Metro Wahdi Sirajuddin menyampaikan, 2022 merupakan tahun kedua dirinya memimpin pembangunan di Kota Metro.

Selain itu, di tahun tersebut terdapat tiga aspek penyelenggaraan pemerintahan yakni, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

“Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Kota Metro mengalami peningkatan, jika dibandingkan pada Tahun 2021 dari 2,91 Persen persen, naik menjadi 4,51 Persen pada Tahun 2022,” ujarnya.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, menunjukkan adanya kenaikan dalam nilai PDB di Kota Metro

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peningkatan produksi, kenaikan konsumsi masyarakat, investasi yang meningkat, dan peningkatan ekspor.

Selain peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatkan kepercayaan investor dapat mendorong masuknya investasi yang mampu memberikan dampak positif pada perekonomian daerah.

Perkembangan inflasi di Kota Metro tahun 2022 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 5,60 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,97.

Dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Metro, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro melakukan program 4K yaitu, Ketersediaan Pasokan yaitu melalui Pencanangan Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga (Gertapaga) dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Lalu, bekerja sama dengan TP PKK Kota Metro dengan membagikan 22.000 bibit cabai pada 22 TP PKK Kelurahan di Kota Metro. Pembagian 2300 Bibit Cabai pada masyarakat Kota Metro bekerja sama dengan BI Lampung

Sehingga upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2022 Kota Metro masuk dalam 3 (tiga) besar Kabupaten/Kota Terbaik Pengendalian Inflasi se Kawasan Sumatera. Juga mendapat tambahan Dana Insentif Daerah (DID) pada perubahan anggaran Tahun 2022.

Lebih lanjut Wali Kota juga menyampaikan, bahwa tingkat kemiskinan di Kota Metro tahun 2022 berada di angka 7,87 persen menurun jika dibandingkan pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 8,93 persen atau turun sebesar 1,06 poin.

Persentase penduduk miskin Kota Metro lebih rendah dari persentase rata-rata penduduk miskin provinsi Lampung sebesar 11,57 persen dan rata-rata nasional sebesar 9,54 persen.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Metro melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari: program bantuan sektor dan jaminan sektor terpadu berbasis rumah tangga. “Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, serta program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin,” kata Wahdi.

Dia melanjutkan, peningkatan akses dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Program Bawa KTP Dilayani (BKD). Pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pamong (ketua RT, ketua RW, LPM) kader Kesehatan, Linmas, penggiat sektor dan penggiat keagamaan (Guru TPA, Guru Sekolah Minggu, Juru Kunci Makam, Marbot dan Kaum).

“Ditahun 2022 secara akumulasi total peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi para THL, pamong, kader Kesehatan, penggiat sektor dan keagamaan mencapai 6.415 orang,” ujarnya.

Untuk meningkatkan akses Pendidikan dasar Pemerintah Kota Metro meluncurkan program Kartu Metro Ceria (KMC) yang saat ini telah menjaring 690 siswa SD, 1.564 siswa SMP dari keluarga tidak mampu dan berprestasi melalui program Gemerlang.