Jihan Paparkan Dampak Kebijakan Pusat di Lampung
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyoroti dampak kebijakan pusat terhadap sektor pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus mengingatkan tantangan penyesuaian anggaran daerah.
REDAKSI
JAKARTA — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah dalam forum Indonesia Future Leader bertema “Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo” yang digelar media siber Total Politik di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Dalam forum tersebut, Jihan bersama sejumlah kepala daerah membahas capaian dan tantangan pelaksanaan kebijakan nasional, termasuk dampaknya terhadap perekonomian dan pelayanan publik di daerah.
Jihan menyebut dukungan pemerintah pusat turut membantu pembangunan Lampung di sejumlah sektor strategis. Di sektor pangan, menurut dia, ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani semakin membaik. Petani ubi kayu juga disebut memperoleh akses pupuk bersubsidi melalui intervensi pemerintah pusat.
Dukungan lainnya mencakup pembangunan infrastruktur melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta sektor pendidikan dan kesehatan. Jihan juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung meningkat, sementara angka kemiskinan menurun.
Namun, ia menilai penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat menetapkan prioritas dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Menurut Jihan, karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas fiskal setiap daerah berbeda sehingga kebijakan anggaran perlu memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi setempat.
Ia berharap daerah yang mampu mengoptimalkan sumber daya secara mandiri tetap memperoleh kepercayaan dan ruang fiskal yang memadai untuk menjalankan program prioritas.
Di Lampung, lanjut Jihan, pembangunan tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan alokasi pendidikan serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Kemampuan beradaptasi dan memperkuat koordinasi dinilai penting agar penyesuaian anggaran tidak menghambat peningkatan kesejahteraan warga.
Jihan juga mengingatkan bahwa kinerja pemerintahan perlu dinilai dengan mempertimbangkan tahapan masa jabatan dan proses pelaksanaan kebijakan. Evaluasi, menurut dia, diperlukan untuk melihat capaian sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
Forum tersebut turut menghadirkan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy.
Sejumlah kepala daerah dan pejabat pemerintah juga hadir sebagai panelis penanggap, antara lain Bupati Sidenreng Rappang Syaharuddin Arif, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Jember Muhammad Fawait, serta Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla.
