Pemkab Lamsel Siaga Krisis
Pemkab Lampung Selatan menggelar rakor mingguan sebagai sistem peringatan dini menghadapi ancaman krisis, mulai dari lonjakan harga pangan hingga dampak El Nino.
WANDI
LAMPUNG SELATAN — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperketat koordinasi internal dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) mingguan sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis daerah.
Kebijakan ini ditegaskan Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, dalam rakor yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah di Aula Rajabasa, Kantor Bupati, Senin (13/4/2026).
Rakor mingguan tersebut tidak lagi sekadar forum rutin, tetapi difungsikan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi dan merespons cepat berbagai persoalan strategis.
“Kita butuh respons cepat terhadap setiap perkembangan. Rakor ini menjadi alat untuk memastikan semua masalah bisa langsung dibahas dan diselesaikan,” ujar Supriyanto.
Sejumlah ancaman menjadi perhatian serius pemerintah daerah, di antaranya fluktuasi harga pangan yang berdampak pada petani, nelayan, dan pelaku UMKM, serta potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang dapat mengganggu produksi pertanian.
Selain itu, tekanan terhadap fiskal daerah dan potensi bencana juga menjadi faktor yang mendorong penguatan koordinasi lintas sektor.
Dalam forum tersebut, Pemkab juga mengevaluasi progres pembangunan fisik guna mencegah keterlambatan proyek dan penumpukan serapan anggaran di akhir tahun—masalah klasik yang kerap terjadi di daerah.
“Tidak boleh ada lagi penumpukan anggaran di akhir tahun. Semua program harus berjalan sesuai timeline,” tegasnya.
Rakor juga membahas sejumlah agenda strategis daerah, mulai dari rencana event Lamsel Fest, kegiatan drifting pada Mei mendatang, hingga pengembangan layanan digital seperti Halo Lamsel dan Lamsel Betik.
Pemkab menilai, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas pembangunan di tengah tantangan global dan nasional yang semakin kompleks.
Supriyanto menekankan bahwa kunci menghadapi situasi tersebut adalah kolaborasi antar perangkat daerah agar setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Keberhasilan pembangunan daerah hanya bisa dicapai dengan kerja bersama dan koordinasi yang kuat,” pungkasnya.
