Pelayanan Publik di Tulangbawang Barat Masih Perlu Banyak Perbaikan
Aprizal Aris Mananda
TULANGBAWANG BARAT- Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyebut bahwa Tulangbawang Barat masih memerlukan banyak perbaikan, terutama dalam hal pelayanan publik.
Perwakilan Ombudsman RI, Dodi, menekankan bahwa pelayanan harus ramah, mudah diakses, dan bebas dari pungutan liar.
“Harus ada pedoman yang jelas supaya masyarakat jangan dijadikan bola pimpong, diminta biaya di luar ketentuan, waktunya lama, dan prosesnya berbelit-belit,” tegas Dodi, di Tulangbawang Barat, Lampung, Rabu (13-8-2025).
Selain itu, Ombudsman meminta seluruh kantor pemerintahan di Tulangbawang Barat untuk melengkapi fasilitas pendukung pelayanan, termasuk memastikan kamera CCTV berfungsi optimal. Ia mengingatkan agar tidak ada alasan teknis seperti kerusakan atau gangguan yang digunakan ketika terjadi masalah.
“Jangan sampai ketika terjadi sesuatu, malah beralasan CCTV rusak atau terkena petir,” ujarnya dengan nada sindiran.
Tidak hanya soal pelayanan, Ombudsman juga menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tulangbawang Barat. Dodi memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala OPD untuk tegas menindak pegawai yang malas dan jarang masuk kantor.
“Jika ada pegawai yang malas dan jarang masuk kantor, jangan diberi tunjangan kinerja sama seperti pegawai yang rajin,” tegasnya.
Sebaliknya, ia mendorong pemberian apresiasi kepada pegawai yang disiplin, rajin, dan menjadi teladan, misalnya melalui piagam penghargaan hingga kesempatan berangkat umrah.
Menurutnya, pesan ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh OPD di Tulangbawang Barat untuk memperketat kedisiplinan pegawai, meningkatkan motivasi kerja, dan memperbaiki kualitas layanan publik demi memenuhi hak masyarakat.
“Kami berharap Pemprov Lampung dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki situasi ini, karena pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah,” pungkasnya.
