KAMPUD Desak Kejari Usut Dugaan Korupsi Lima Proyek PUPR Lamsel
DPP KAMPUD mendesak Kejari Lampung Selatan mengusut dugaan korupsi lima proyek Dinas PUPR tahun anggaran 2024 dengan nilai pekerjaan mencapai lebih dari Rp20 miliar.
BANDAR LAMPUNG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan lima proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2024.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, menyusul pelimpahan penanganan laporan organisasinya dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung ke Kejari Lampung Selatan.
Seno mengatakan, laporan dugaan penyimpangan proyek tersebut telah disampaikan secara resmi ke Kejati Lampung pada 6 Agustus 2026. Dia meminta Kejari Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Ibnu Firman Ide Amin menindaklanjuti laporan tersebut secara serius dan transparan.
"Kami meminta Kejati Lampung melalui Kejari Lampung Selatan untuk segera mengusut dengan serius dan menuntaskan tindak lanjut penanganan laporan dugaan korupsi terkait pelaksanaan sejumlah proyek tahun anggaran 2024," kata Seno dalam keterangan pers, Rabu (18/11/2026).
Lima paket pekerjaan yang dilaporkan KAMPUD terdiri atas perencanaan pembangunan Convention Hall Kalianda senilai Rp533 juta yang dikerjakan CV Dipasanta Pratama, pengawasan pembangunan gedung Convention Hall Kalianda senilai Rp737 juta oleh CV View Consultant, serta pembangunan gedung Convention Hall Kalianda senilai Rp18,5 miliar oleh PT Rindang Tiga Satu Pratama.
Dua paket lainnya adalah pemasangan paving block Lapangan Korpri senilai Rp482 juta dan belanja bahan bangunan serta konstruksi senilai Rp442 juta.
Menurut Seno, pihaknya menemukan sejumlah indikasi penyimpangan berdasarkan penelusuran dokumen tender dan pemeriksaan lapangan. Dugaan tersebut antara lain berkaitan dengan proses pengadaan, kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta kualitas hasil pembangunan.
Dalam proses tender, KAMPUD menyoroti banyaknya perusahaan yang mendaftar sebagai peserta, tetapi hanya dua perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Organisasi tersebut juga mempertanyakan nilai penawaran yang dinilai berdekatan dengan harga perkiraan sendiri (HPS).
Selain itu, Seno mengklaim menemukan kondisi fisik bangunan Convention Hall Kalianda yang mengalami keretakan dan dinilai tidak rapi. Pihaknya juga menduga terdapat pengurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah paket pekerjaan.
Untuk paket perencanaan dan pengawasan, KAMPUD turut menyoroti dugaan keberadaan subitem pekerjaan dan personel yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Seno menduga sejumlah persoalan tersebut berkaitan dengan kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, menyatakan laporan terkait proyek Dinas PUPR Lampung Selatan telah diteruskan ke Kejari Lampung Selatan.
"Laporan terkait Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan tersebut sudah diteruskan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan," kata Ricky pada 20 Oktober 2026.
Ricky menjelaskan, pelimpahan tindak lanjut laporan tersebut telah dilakukan sejak 24 Agustus 2026. Menurut dia, laporan bernomor 52 dan 53 telah diregistrasi secara resmi dan diteruskan kepada Kejari Lampung Selatan.
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP KAMPUD, Agung Triyono, mengatakan organisasinya akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. KAMPUD juga membuka kemungkinan menyampaikan laporan secara formil dan materiil kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
REDAKSI











