LSM Pro Rakyat Desak Kejagung Evaluasi Kejati Lampung

LSM PRO RAKYAT mendesak Kejagung mengevaluasi penanganan laporan dugaan penyimpangan proyek SPAM Tanggamus dan dugaan gratifikasi di Dinas Kesehatan Lampung Selatan.

LSM Pro Rakyat Desak Kejagung Evaluasi Kejati Lampung
Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengevaluasi penanganan sejumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan keuangan negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin A.M. bersama Sekretaris Umum Johan Alamsyah, Senin (16/11/2026). Mereka meminta Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut laporan masyarakat agar berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Aqrobin mengatakan, salah satu laporan yang menjadi perhatian organisasinya adalah dugaan penyimpangan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022.

Menurut dia, laporan tersebut telah disampaikan kepada Kejagung pada 11 Februari 2026 dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kejati Lampung. Namun, pihaknya mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.

LSM PRO RAKYAT menilai munculnya sejumlah aksi demonstrasi di Kantor Kejati Lampung juga perlu menjadi perhatian pimpinan Kejaksaan, terutama terkait tuntutan masyarakat mengenai kepastian tindak lanjut pengaduan.

"Jangan sampai laporan masyarakat hanya diterima dan dilimpahkan tanpa kejelasan hasil. Kami mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penyimpangan proyek SPAM Kabupaten Tanggamus serta pengaduan dugaan gratifikasi di Dinas Kesehatan Lampung Selatan," kata Aqrobin.

Selain proyek SPAM, PRO RAKYAT menyoroti dugaan pengumpulan uang sebesar Rp3 juta dari masing-masing bendahara Puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan oleh Dinas Kesehatan setempat.

Johan Alamsyah menyebut, berdasarkan pemberitaan media, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan Devi Armonanto pernah membenarkan adanya pengumpulan uang tersebut. Ia juga disebut menyampaikan bahwa uang yang telah diterima kemudian dikembalikan kepada bendahara Puskesmas.

Johan menilai dugaan pengumpulan uang tersebut perlu diperiksa untuk memastikan dasar permintaan, pihak yang menginisiasi, serta tujuan penggunaannya.

Ia merujuk Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait ketentuan gratifikasi. Menurutnya, pengembalian uang tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terbukti.

"Pengembalian uang tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pemeriksaan. Dinas Kesehatan Lampung Selatan tetap harus diperiksa, termasuk siapa yang menginisiasi pengumpulan uang, siapa yang menerima, dan apa dasar pengumpulan tersebut," tegas Johan.

Ia juga meminta penyidik memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk bendahara Puskesmas yang disebut menyerahkan uang, guna memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa tersebut.

Selain mendesak pemeriksaan dugaan pengumpulan uang, PRO RAKYAT meminta Kejagung memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar mengenai dugaan intervensi pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung dalam penanganan pengaduan tersebut.

Menurut Aqrobin, penjelasan resmi diperlukan agar informasi yang belum terverifikasi tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Dalam pernyataannya, PRO RAKYAT menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejagung, di antaranya mengevaluasi penanganan pengaduan masyarakat di Kejati Lampung, memberikan kepastian perkembangan laporan proyek SPAM Tanggamus, serta memastikan tidak ada intervensi dalam proses penegakan hukum.

Mereka juga mendesak agar dugaan gratifikasi di Dinas Kesehatan Lampung Selatan ditangani secara menyeluruh dan perkembangan penanganannya yang disebut telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan disampaikan secara transparan.

Aqrobin menegaskan, pihaknya menginginkan seluruh laporan masyarakat diproses sesuai mekanisme hukum apabila ditemukan bukti dan unsur tindak pidana.

"Kami meminta Kejagung RI untuk tidak membiarkan persoalan ini tanpa kepastian. Hukum harus ditegakkan dan berlaku sama bagi siapa pun," ujarnya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari Kejati Lampung maupun Kejaksaan Negeri Lampung Selatan terkait perkembangan laporan yang dipersoalkan LSM PRO RAKYAT.