Bank Lampung Dukung Pembiayaan Infrastruktur Pesawaran
Pemkab Pesawaran menyiapkan pinjaman daerah Rp70 miliar melalui Bank Lampung untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dana tersebut direncanakan dicairkan bertahap pada 2026 dan 2027, dengan prioritas perbaikan jalan dan irigasi.
PESAWARAN – Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyiapkan pinjaman daerah senilai Rp70 miliar melalui Bank Lampung untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan dan jaringan irigasi.
Pinjaman tersebut direncanakan dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp25 miliar pada 2026 dan Rp45 miliar pada 2027. Pembiayaan ini akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Rencana pinjaman daerah tersebut disampaikan dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD Pesawaran, Jumat (30/10/2026).
Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian mengatakan, pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak jangka panjang.
Menurut dia, setiap sumber pembiayaan yang dihimpun pemerintah daerah harus diarahkan pada program prioritas dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
"Kesepakatan ini bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif. Ini merupakan pernyataan politik anggaran tentang sumber daya yang dapat dihimpun, prioritas yang harus didahulukan, dan hasil pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," kata Nanda.
Melalui skema pembiayaan tersebut, Pemkab Pesawaran berharap pemerataan infrastruktur dapat dipercepat, sekaligus meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam dokumen KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,031 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp1,057 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp26,003 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan neto.
Setelah penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS, Pemkab Pesawaran akan melanjutkan tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) hingga Rancangan APBD (RAPBD).
Nanda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan alokasi anggaran disusun berdasarkan prinsip value for money dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Ia menegaskan, keberhasilan penggunaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari hasil pembangunan yang konkret dan manfaatnya bagi masyarakat.
Pemkab Pesawaran berharap dukungan pembiayaan melalui Bank Lampung tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi secara bertahap serta berkelanjutan.
REDAKSI











