Dugaan Pelecehan Seksual di Unila, PRO RAKYAT Desak Penanganan Transparan

BANDAR LAMPUNG – LSM PRO RAKYAT mendesak Universitas Lampung (Unila) menangani secara transparan dan menyeluruh dugaan pelecehan seksual yang diduga melibatkan oknum dosen terhadap seorang mahasiswi.

Organisasi tersebut meminta perlindungan korban menjadi prioritas, sekaligus mendorong pemeriksaan secara independen dan pemberian sanksi tegas apabila dugaan pelanggaran terbukti.

Desakan itu disampaikan Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin A.M., Sekretaris Umum Johan Alamsyah, dan anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila sekaligus pendamping korban, Sukarmin S.H., M.H., dalam diskusi daring, Kamis (12/11/2026).

Ketua Umum PRO RAKYAT Aqrobin mengatakan, perguruan tinggi harus menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Menurut dia, jabatan dan kewenangan dosen tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, terlebih jika berkaitan dengan dugaan tindakan pelecehan seksual.

"Apabila benar terdapat oknum dosen yang memanfaatkan posisi sebagai pembimbing skripsi untuk menekan, mengintimidasi, atau meminta sesuatu yang bersifat seksual kepada mahasiswi, maka persoalan tersebut merupakan pelanggaran berat dan serius terhadap martabat dunia pendidikan," ujar Aqrobin.

Ia menegaskan, dosen memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk membimbing, mendidik, serta memberikan keteladanan kepada mahasiswa.

Sementara itu, Johan Alamsyah menyoroti potensi penyalahgunaan relasi kuasa dalam hubungan akademik antara dosen pembimbing dan mahasiswa, terutama mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhir.

Menurut Johan, mahasiswa tingkat akhir memiliki ketergantungan akademik terhadap dosen pembimbing, mulai dari konsultasi judul, persetujuan setiap bab skripsi, hingga proses penyelesaian studi.

Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh dimanfaatkan untuk melakukan tekanan, intimidasi, ataupun tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual.

Johan juga meminta pihak kampus menjamin mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tanpa ancaman maupun penyalahgunaan kewenangan. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut korban, tetapi juga kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap dunia pendidikan tinggi.

"UKT harus dibayar mahal, tetapi jangan sampai mahasiswa harus membayar lebih mahal lagi dengan mengorbankan kehormatan, martabat, bahkan masa depannya. Ini bukan hanya persoalan satu mahasiswi atau satu dosen, melainkan persoalan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tinggi," tegasnya.

Di sisi penanganan kasus, Sukarmin menekankan pentingnya mekanisme pemeriksaan yang profesional, independen, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Ia meminta Satgas PPKPT Unila memastikan setiap laporan ditindaklanjuti, identitas korban dirahasiakan, serta pendampingan diberikan tanpa mengganggu keberlanjutan pendidikan korban.

Perlindungan tersebut, lanjutnya, juga harus mencakup pencegahan intimidasi, ancaman, tekanan, maupun tindakan balasan yang berpotensi merugikan korban secara akademik dan psikologis.

Sukarmin merujuk Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai landasan pelaksanaan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus.

PRO RAKYAT meminta Satgas PPKPT menjalankan tugasnya secara maksimal dan tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi perguruan tinggi.

"Jangan hanya menjadikan Satgas PPKPT sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi kampus. Keberadaan Satgas harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Kalau ada laporan, harus ditindaklanjuti. Kalau terbukti melakukan pelanggaran berat, harus ada keputusan yang memberikan efek jera," kata Aqrobin.

Organisasi tersebut juga meminta Rektor Unila memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai ketentuan, termasuk pengawasan, perlindungan korban, dan pencegahan kemungkinan pembiaran terhadap dugaan kekerasan.

Selain itu, PRO RAKYAT mendorong keterlibatan lembaga internal kampus, seperti Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Unila, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta organisasi kemahasiswaan lainnya untuk memberikan pendampingan kepada korban.

Johan juga meminta kemungkinan adanya korban lain ditelusuri secara hati-hati dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pribadi mereka.

Ia mengajak mahasiswa bersama-sama mengawal penanganan kasus tersebut hingga seluruh laporan diperiksa, termasuk kemungkinan proses hukum apabila ditemukan unsur pidana.

PRO RAKYAT turut mendorong seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Lampung mengevaluasi mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.

Menurut organisasi tersebut, setiap mahasiswa harus mengetahui saluran pengaduan, memperoleh akses pendampingan, serta mendapatkan jaminan bahwa pelaporan dugaan kekerasan tidak akan menghambat proses pendidikannya.

"Kami ingin kampus menjadi tempat yang benar-benar aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan ataupun pelecehan. Jangan sampai gelar akademik, jabatan dosen, dan kewenangan pembimbing dijadikan tameng untuk melakukan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat mahasiswa di kampus," ujar Aqrobin.

PRO RAKYAT meminta seluruh civitas akademika, organisasi mahasiswa, orang tua, dan masyarakat ikut mengawal terciptanya lingkungan pendidikan tinggi yang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.