PAPI Desak Evaluasi Proyek Geothermal Suoh-Sekincau

Pusat Akuntabilitas Publik Indonesia (PAPI) mendesak pemerintah mengevaluasi proyek geothermal Suoh-Sekincau di Lampung Barat. PAPI menyoroti status perizinan, rencana perubahan batas situs Warisan Dunia UNESCO, serta perlindungan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

PAPI Desak Evaluasi Proyek Geothermal Suoh-Sekincau
Foto: Istimewa

LAMPUNG BARAT – Pusat Akuntabilitas Publik Indonesia (PAPI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek panas bumi Suoh-Sekincau yang dikelola PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (SEGSS) di Kabupaten Lampung Barat.

Desakan tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan, mulai dari kepastian hukum perizinan, perlindungan kawasan konservasi, keterbukaan informasi publik, hingga rencana perubahan batas situs Warisan Dunia UNESCO Tropical Rainforest Heritage of Sumatra.

PAPI menilai pengembangan energi panas bumi di kawasan tersebut perlu memperhatikan perlindungan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang merupakan bagian dari situs Warisan Dunia UNESCO dan memiliki fungsi penting bagi kelestarian keanekaragaman hayati Sumatera.

Salah satu hal yang dipertanyakan PAPI adalah rencana perubahan batas kawasan Warisan Dunia UNESCO yang mencakup wilayah Suoh-Sekincau untuk membuka peluang pengembangan panas bumi.

Organisasi tersebut meminta pemerintah menjelaskan dasar pertimbangan perubahan batas kawasan, termasuk memastikan kebijakan itu tidak mengurangi perlindungan ekologis kawasan konservasi.

PAPI juga menyoroti status Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) PT SEGSS. Informasi mengenai berakhirnya masa berlaku PSPE pada 20 Juni 2026 dinilai perlu diverifikasi melalui dokumen resmi untuk memastikan dasar hukum kegiatan survei dan eksplorasi yang berlangsung.

"Transisi energi tidak boleh dijadikan legitimasi untuk melemahkan perlindungan lingkungan. Energi terbarukan harus berkeadilan, bukan justru mengorbankan kawasan konservasi dan ruang hidup masyarakat," demikian pernyataan PAPI.

PAPI menegaskan, persetujuan UNESCO terhadap perubahan batas situs Warisan Dunia tidak serta-merta menjadi izin operasional kegiatan panas bumi. Legalitas proyek, termasuk perizinan dan pemenuhan ketentuan lingkungan, tetap menjadi kewenangan pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga terkait.

Atas persoalan tersebut, PAPI meminta pemerintah membuka dokumen usulan perubahan batas kawasan UNESCO, status PSPE, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), persetujuan lingkungan, serta persetujuan penggunaan kawasan hutan.

PAPI juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek geothermal Suoh-Sekincau.

Selain keterbukaan dokumen, organisasi tersebut meminta penghentian sementara aktivitas proyek yang belum terbukti memenuhi seluruh persyaratan hukum dan perlindungan lingkungan hingga proses verifikasi serta evaluasi independen dilakukan secara transparan.

PAPI menyatakan akan terus mengawasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan energi panas bumi di Lampung Barat.

Menurut organisasi tersebut, pengembangan energi terbarukan perlu berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan PAPI melalui narahubung media Ray Leko dengan nomor kontak 0852 8237 3718.