Delapan Fraksi DPRD Lamsel Setujui APBD 2027

Delapan fraksi DPRD Lampung Selatan menyetujui Ranperda APBD 2027. Selanjutnya, rancangan anggaran tersebut akan dievaluasi Pemerintah Provinsi Lampung.

Delapan Fraksi DPRD Lamsel Setujui APBD 2027
Foto: Istimewa

LAMPUNG SELATAN – Delapan fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD 2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (18/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Anggota Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda APBD 2027 yang sebelumnya dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan perangkat daerah terkait.

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut rapat paripurna pada 16 September 2026.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas pembahasan serta berbagai masukan selama proses penyusunan APBD.

Menurut Egi, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan tahunan, melainkan instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.

"Setelah melewati rangkaian pembahasan antara Badan Anggaran dan perangkat daerah, serta memperhatikan berbagai masukan dan rekomendasi, alhamdulillah hari ini kita sampai pada persetujuan dan penandatanganan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027," ujar Egi.

Dia mengatakan, penyusunan APBD 2027 telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Egi juga menilai perbedaan pandangan selama pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Berbagai masukan DPRD dinilai penting untuk menyempurnakan kebijakan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Setelah mendapat persetujuan bersama, Ranperda APBD 2027 selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Egi juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya alokasi maupun jumlah program yang dijalankan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

"Karena keberhasilan pembangunan bukan diukur dari seberapa besar yang dikerjakan, tetapi dari seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.