Sertifikat Tanah Hilang, Ini Cara Mengurus Penggantinya
ATR/BPN menjelaskan prosedur penerbitan sertipikat pengganti bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan sertifikat tanah, termasuk kewajiban pengambilan sumpah dan pengumuman selama 30 hari.
JAKARTA – Masyarakat yang kehilangan sertifikat tanah tetap dapat memperoleh dokumen pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Kehilangan dokumen fisik tersebut tidak serta-merta menghapus hak kepemilikan seseorang atas tanah.
Penerbitan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh pemegang hak dengan memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk pengambilan sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, mengatakan pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas keterangan kehilangan sertifikat yang disampaikan.
"Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertifikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan," kata Asnaedi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut dia, mekanisme tersebut diperlukan untuk mencegah permohonan penerbitan sertipikat pengganti berdasarkan keterangan yang tidak benar. Misalnya, sertifikat dilaporkan hilang, padahal dokumen tersebut masih dikuasai pihak lain karena adanya hubungan hukum tertentu.
Selain pengambilan sumpah, penerbitan sertipikat pengganti karena hilang juga harus melalui tahapan pengumuman. Prosedur ini memberikan kesempatan kepada pihak lain yang merasa memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut untuk mengajukan keberatan.
Sesuai ketentuan, keberatan dapat disampaikan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Apabila keberatan dinilai beralasan, hal tersebut dapat menjadi dasar penolakan permohonan sertipikat pengganti.
Asnaedi menegaskan, sertipikat pengganti tidak hanya dapat diterbitkan karena kehilangan, tetapi juga apabila dokumen mengalami kerusakan akibat berbagai peristiwa, seperti kebakaran, banjir, maupun serangan rayap. Persyaratan penerbitannya disesuaikan dengan kondisi sertifikat yang dimiliki pemegang hak.
Sementara itu, bagi pemegang Sertifikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak berarti data hak atas tanah ikut hilang. Data sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah dan dapat diakses kembali melalui layanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan sertifikat tanah agar segera mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan setempat.
"Jangan ragu mengurus sendiri sertifikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya," ujar Asnaedi.
REDAKSI











