Menimbang Wacana Translokasi Badak Jawa: Antara Imperatif Konservasi, Dinamika Ekologis, dan Kedaulatan Ruang Hidup

Wacana translokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai sorotan. Ahmad Zaki mengulas risiko ekologis, aspek hukum konservasi, dan potensi kepentingan ekonomi di balik kebijakan tersebut.

Menimbang Wacana Translokasi Badak Jawa: Antara Imperatif Konservasi, Dinamika Ekologis, dan Kedaulatan Ruang Hidup
Foto: Istimewa

Oleh : Ahmad Zaki

Ketua Bidang Maritim, Kelautan dan Lingkungan Hidup MD KAHMI Jakarta Pusat

Pernyataan yang mengemuka di panggung diplomasi internasional pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, terkait gagasan pemindahan sebagian populasi badak bercula satu (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Banten menuju Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) di Banyuwangi, Jawa Timur, telah memantik perdebatan diskursif yang sangat serius di dalam negeri. Gagasan yang dilontarkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut memosisikan translokasi satwa langka sebagai instrumen mitigasi risiko kepunahan di tengah ancaman perubahan iklim, bencana geologis seperti tsunami Selat Sunda, serta keterbatasan daya dukung ruang di semenanjung paling barat Pulau Jawa. Namun, dalam perspektif kajian kebijakan publik, hukum lingkungan, serta ekologi sistemik, sebuah intervensi radikal terhadap spesies kunci yang berada di ambang kepunahan tidak dapat direduksi sekadar menjadi persoalan pemindahan fisik semata, melainkan harus dibedah secara menyeluruh melalui pisau analisis hukum tata ruang, integritas ekosistem lintas matra, keberlanjutan rantai trofik, hingga motif ekonomi-politik yang mungkin membayangi perubahan status kawasan konservasi.

Secara yuridis-normatif, setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan kawasan suaka alam dan satwa yang dilindungi di Indonesia terikat erat pada rezim hukum konservasi yang ketat, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kerangka hukum tersebut, Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya berstatus sebagai kawasan konservasi nasional, tetapi juga telah menyandang predikat sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1991 berdasarkan kriteria integritas ekologis dan keberadaan habitat alami terakhir bagi badak jawa. Asas kehati-hatian dini atau precautionary principle yang menjadi pilar utama dalam hukum lingkungan modern menuntut bahwa apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah yang mutlak tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, pemindahan satwa liar dengan tingkat sensitivitas stres yang ekstrem seperti badak jawa tanpa didahului oleh kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang komprehensif, audit daya dukung ekosistem penerima secara partisipatif, serta persetujuan dari otoritas ilmiah konservasi independen berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian tersebut dan mendegradasi komitmen internasional Indonesia terhadap perlindungan warisan alam dunia.

Apabila ditelaah lebih dalam dari sudut pandang ekologis yang mencakup keterkaitan antara lingkungan darat, laut, dan udara, kawasan Ujung Kulon merupakan sebuah entitas bioregional yang unik dan tidak dapat begitu saja direplikasi di lanskap lain meskipun berada dalam satu gugus pulau yang sama. Ekosistem daratan TNUK yang didominasi oleh hutan hujan dataran rendah tropis sekunder dan primer memiliki karakteristik kelembaban udara, curah hujan, serta komposisi mineral tanah yang terbentuk dari interaksi ribuan tahun dengan dinamika vulkanik Gunung Anak Krakatau dan arus laut Samudra Hindia serta Selat Sunda. Atmosfer mikroklimat di Ujung Kulon menjaga kestabilan suhu dan kelembaban yang sangat krusial bagi termoregulasi tubuh badak jawa yang tidak memiliki kelenjar keringat dan sangat bergantung pada kubangan lumpur alami dengan komposisi mineral tertentu untuk melindungi kulitnya dari parasit dan radiasi panas. Sementara itu, ekosistem pesisir dan laut yang mengelilingi semenanjung Ujung Kulon berfungsi sebagai penyangga salinitas air tanah dan pengatur siklus angin laut yang membawa uap air kaya mineral ke dalam kanopi hutan. Memindahkan badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo yang secara geografis terletak di ujung tenggara Pulau Jawa dengan karakteristik iklim yang jauh lebih kering, musim kemarau yang lebih panjang, serta dinamika arus Selat Bali dan Samudra Hindia yang berbeda, menimbulkan kerentanan adaptasi fisiologis yang sangat tinggi bagi satwa tersebut.

Persoalan krusial berikutnya terletak pada struktur rantai pasok makanan dan jaringan trofik di dalam habitat alami. Badak jawa adalah herbivora selektif penjelajah yang membutuhkan lebih dari seratus jenis tumbuhan pakan tertentu, mulai dari pucuk daun muda, ranting, buah-buahan hutan, hingga kulit kayu yang mengandung senyawa fitokimia dan mineral esensial bagi metabolisme dan reproduksinya. Di Ujung Kulon, ketersediaan pakan alami ini telah mengalami tekanan ekologis akibat invasi spesies tumbuhan asing seperti langkap (Arenga obtusifolia) yang menutupi lantai hutan dan menghambat regenerasi tumbuhan pakan badak, ditambah dengan kompetisi ruang dengan populasi banteng jawa (Bos javanicus). Namun, alih-alih memusatkan energi kebijakan dan pendanaan negara untuk melakukan restorasi habitat di Ujung Kulon melalui pengendalian spesies invasif dan perluasan zona penyangga di sekitar Gunung Honje, wacana pemindahan ke Alas Purwo justru membuka potensi benturan ekologis baru. Taman Nasional Alas Purwo sendiri telah memiliki struktur komunitas herbivora besar yang mapan, termasuk populasi banteng jawa, rusa timor, dan kijang yang mengokupasi relung ekologi serupa. Kehadiran badak jawa di Alas Purwo berisiko menciptakan kompetisi interspesifik yang tajam dalam memperebutkan sumber daya pakan dan air pada musim kemarau ekstrem, sekaligus membuka potensi transmisi patogen lintas spesies yang dapat berakibat fatal bagi populasi badak yang memiliki keragaman genetik sangat sempit akibat efek leher botol populasi.

Lebih jauh lagi, perkembangan habitat dan sejarah kegagalan maupun keberhasilan program translokasi satwa besar di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa tingkat mortalitas pasca-pemindahan pada spesies badak sangat dipengaruhi oleh trauma penangkapan, proses transportasi jarak jauh, dan disorientasi teritorial di lingkungan baru. Badak jawa merupakan satwa soliter yang memiliki ikatan spasial yang sangat kuat terhadap wilayah jelajahnya yang ditandai melalui jejak kimiawi dan jalur lintasan tradisional. Ketika dipindahkan ke lanskap asing di Alas Purwo yang memiliki topografi karst, hutan musim, serta tingkat aktivitas manusia dan wisata religi maupun pesisir yang relatif tinggi di sekitarnya, stres kronis dapat memicu penurunan sistem imunitas dan kegagalan reproduksi jangka panjang. Oleh karena itu, dalam paradigma biologi konservasi kontemporer, penguatan habitat asli atau konservasi in-situ yang didukung oleh perluasan koridor ekologis di sekitar kawasan penyangga TNUK merupakan strategi yang jauh lebih rasional, terukur, dan minim risiko dibandingkan memaksakan eksperimen translokasi lintas provinsi yang memakan biaya raksasa dan berisiko tinggi menghilangkan individu produktif.

Dari perspektif analisis kritis kebijakan dan ekonomi-politik sumber daya alam, kemunculan wacana pemindahan spesies ikon konservasi dari ujung barat Pulau Jawa ini tidak dapat dilepaskan dari pembacaan terhadap peta potensi sumber daya alam dan rencana pengembangan wilayah di Provinsi Banten dan sekitarnya. Kawasan di sekitar penyangga Taman Nasional Ujung Kulon, meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang hingga pesisir selatan Banten, diketahui menyimpan berbagai potensi geologis, mineral strategis, sumber daya panas bumi, hingga rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata dan infrastruktur maritim di koridor Selat Sunda. Dalam banyak preseden tata kelola sumber daya alam di negara berkembang, keberadaan spesies payung yang dilindungi secara ketat di suatu kawasan sering kali dipandang oleh kelompok kepentingan ekstraktif sebagai hambatan regulasi yang mengunci potensi eksploitasi ekonomi atas lahan, tambang mineral, maupun proyek infrastruktur skala besar. Pertanyaan mendasar yang patut diajukan secara kritis kepada para pengambil kebijakan adalah apakah wacana pemindahan sebagian populasi badak bercula satu ini murni didorong oleh kepedulian terhadap mitigasi bencana dan perubahan iklim, ataukah terdapat agenda tersembunyi untuk melonggarkan status perlindungan ketat atas bentang alam di sekitar Ujung Kulon demi membuka jalan bagi ekspansi industri ekstraktif, pertambangan mineral, atau investasi skala besar di masa mendatang.

Kewaspadaan publik terhadap potensi keterkaitan antara wacana konservasi dan agenda eksploitasi sumber daya alam merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara untuk mengawasi pengelolaan kekayaan alam agar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan keberlanjutan generasi mendatang. Jika status perlindungan mutlak di Ujung Kulon perlahan tereduksi dengan dalih bahwa populasi badak telah memiliki habitat kedua di Jawa Timur, maka tekanan terhadap kawasan penyangga di Banten untuk dialihfungsikan menjadi konsesi pertambangan, perkebunan monokultur, atau kawasan industri akan semakin sulit dibendung. Sejarah pengelolaan hutan dan kawasan lindung di Indonesia telah berulang kali memberikan pelajaran pahit bahwa setiap pelemahan status ekologis suatu wilayah selalu diikuti oleh masuknya izin-izin ekstraktif yang menghancurkan keseimbangan hidrologis, merusak ekosistem pesisir, dan meminggirkan masyarakat adat maupun komunitas lokal yang selama berabad-abad hidup berdampingan secara harmonis dengan alam.

Oleh sebab itu, sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berkomitmen pada tegaknya keadilan ekologis dan supremasi hukum lingkungan, kami memandang bahwa tugas utama seorang Utusan Khusus Presiden di forum internasional seperti COP31 semestinya adalah menggalang komitmen pendanaan iklim global, transfer teknologi konservasi mutakhir, serta dukungan riset ilmiah untuk memperkuat daya dukung dan ketahanan ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon sebagai rumah sejati badak jawa. Pemerintah seharusnya memfokuskan seluruh instrumen kebijakan pada restorasi habitat in-situ, pembersihan tumbuhan invasif secara masif, perluasan zona penyangga di daratan Banten melalui pembebasan lahan untuk koridor satwa, serta penegakan hukum yang tanpa kompromi terhadap segala bentuk perburuan liar dan perambahan kawasan. Kedaulatan ekologis bangsa tidak diukur dari seberapa mudah kita memindahkan satwa langka dari tanah kelahirannya demi mengakomodasi kepentingan pembangunan, melainkan dari seberapa kuat negara menjaga keutuhan ruang hidup bagi seluruh makhluk di dalamnya agar tidak punah di hadapan keserakahan ekonomi jangka pendek.