Pemprov Lampung Pantau Inflasi dan Upah 2027
Pemprov Lampung mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian. Rapat membahas persiapan upah minimum 2027, registrasi ulang penerima bansos, serta perkembangan inflasi dan harga pangan. IPH Lampung pada minggu kedua November tercatat 0,13 persen.
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, persiapan penetapan upah minimum 2027, dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (16/11/2026).
Pemprov Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dr. Imam Ghozali, Sp.An., M.Kes., yang mengikuti rapat dari Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Tito meminta pemerintah daerah mengedepankan dialog sosial dalam proses penetapan upah minimum 2027. Pemerintah, pekerja, dan pengusaha diminta membangun komunikasi agar kebijakan pengupahan dapat menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi dan keberlangsungan usaha.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.
Yassierli menyebutkan tiga variabel utama dalam penetapan upah minimum, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
Perhitungan kenaikan upah juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0 sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah menargetkan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Selanjutnya, UMSP ditetapkan lima hari setelahnya. Adapun UMK ditargetkan selesai paling lambat 25 November 2026, disusul penetapan UMSK lima hari kemudian.
Selain pengupahan, rakor membahas percepatan registrasi ulang dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial untuk 2027 melalui platform Perlinsos.
Perwakilan Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika, mengatakan masyarakat yang membutuhkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diwajibkan melakukan pendaftaran ulang.
Proses registrasi dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik wajah tanpa perlu mengunggah dokumen tambahan. Sistem tersebut telah terintegrasi dengan sejumlah basis data pemerintah dan lembaga terkait.
Untuk memperluas akses, pemerintah menyediakan lebih dari 1,2 juta agen di seluruh Indonesia yang dapat membantu masyarakat melakukan pendaftaran secara digital.
Berdasarkan pembaruan data yang disampaikan dalam rapat, jumlah pendaftar secara nasional telah mencapai sekitar 22 juta keluarga atau hampir 80 juta jiwa.
Rahmat menegaskan, pendaftaran tidak ditujukan kepada seluruh penduduk, melainkan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan, terutama kelompok desil 1 hingga 4.
Pemerintah daerah diminta aktif mengawal proses registrasi agar masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak terlewat dalam pemutakhiran data.
Pada agenda evaluasi inflasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan pemerintah daerah mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang akhir tahun.
Berdasarkan data Oktober 2026, inflasi tahunan nasional tercatat sebesar 3,23 persen. Sementara inflasi harga bergejolak atau volatile food mencapai 5,81 persen, inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 3,24 persen, dan inflasi inti sebesar 2,56 persen.
Sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian antara lain cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sawi hijau. Selain itu, pemerintah daerah diminta terus memantau perkembangan harga beras, minyak goreng, dan daging sapi.
BPS juga mencatat sebanyak 124 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua November 2026.
Khusus Provinsi Lampung, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 13 November 2026, IPH tercatat sebesar 0,13 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat pemantauan harga komoditas strategis, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
Melalui rakor tersebut, Pemprov Lampung berkomitmen menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam menjaga stabilitas harga, mempersiapkan penetapan upah minimum, dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran.
REDAKSI











