Polda Lampung Raih Pin Emas dari Menteri ATR/BPN atas Kinerja Berantas Mafia Tanah
Polda Lampung menerima Pin Emas dari Menteri ATR/BPN setelah Satgas Anti Mafia Tanah berhasil melampaui target penuntasan perkara tindak pidana pertanahan 2026.
REDAKSI
JAKARTA – Polda Lampung menerima penghargaan Pin Emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas keberhasilan Satgas Anti Mafia Tanah melampaui target penuntasan perkara tindak pidana pertanahan tahun 2026.
Penghargaan berupa piagam dan penyematan Pin Emas tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Hotel Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Penyerahan penghargaan turut didampingi Kapolri dan Jaksa Agung.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan komitmen personel Satgas Anti Mafia Tanah dalam menangani berbagai tindak pidana pertanahan.
"Penghargaan Pin Emas ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung yang berhasil melampaui target penuntasan perkara tindak pidana pertanahan tahun 2026. Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja," kata Yuni.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen Polda Lampung dalam mendukung pemberantasan mafia tanah melalui penegakan hukum dan koordinasi dengan instansi terkait.
Yuni menegaskan, kejahatan pertanahan menjadi perhatian kepolisian karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi merampas hak masyarakat atas kepemilikan maupun penguasaan tanah.
"Polda Lampung berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan persoalan pertanahan untuk melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, maupun tindakan melawan hukum lainnya," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Polda Lampung menjadi satu dari 10 Polda yang menerima Pin Emas dari Menteri ATR/BPN.
Sembilan Polda lainnya yang mendapat penghargaan serupa yakni Polda Riau, Polda Maluku, Polda Jawa Barat, Polda Banten, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, dan Polda Sumatera Utara.
Rapat koordinasi tersebut juga diisi dengan pemaparan kinerja Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, laporan kegiatan dari Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, serta pengarahan Kapolri dan Jaksa Agung. Menteri ATR/BPN kemudian memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Yuni mengatakan, penghargaan tersebut tidak akan membuat Polda Lampung berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu menjadi dorongan untuk meningkatkan profesionalisme dan memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN serta instansi terkait.
"Kami akan terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan profesionalisme dalam penanganan setiap perkara. Kami juga mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban dugaan praktik mafia tanah, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.
Polda Lampung menyatakan akan terus meningkatkan penanganan tindak pidana pertanahan guna mendukung kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik mafia tanah.
