DPRD Lamsel Setujui Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
DPRD Lampung Selatan menyetujui perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Bupati Radityo Egi Pratama menegaskan optimalisasi PAD harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
LAMPUNG SELATAN – DPRD Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Sidang Paripurna setempat, Rabu (18/11/2026).
Bupati Egi mengatakan, perubahan regulasi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Meski demikian, dia mengingatkan agar kebijakan pajak dan retribusi tetap memperhatikan prinsip keadilan serta kemampuan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
“Peningkatan pendapatan daerah memang diperlukan untuk mendukung pembangunan. Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Kita ingin kebijakan pajak tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab,” ujar Egi.
Menurut dia, pembaruan regulasi juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Selain penyempurnaan aturan, Egi menekankan pentingnya penguatan sistem administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak maupun masyarakat pengguna layanan pemerintah.
Dia meminta pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
Egi berharap kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dapat memperkuat sinergi dalam mengawal kebijakan pendapatan daerah agar tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
“Melalui regulasi yang telah disepakati ini, saya berharap kita dapat menghadirkan kepastian hukum, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung Selatan,” katanya.
Dengan persetujuan bersama tersebut, Ranperda perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah selanjutnya diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah sebelum ditetapkan dan diberlakukan.











