Insentif Rp6 Juta/Hari untuk MBG, Guru Honorer Tetap “Ikhlas Beramal”: Negara Sedang Terbalik Menata Prioritas
DEDI ROHMAN
Monologis.id — Kebijakan pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik keras dari kalangan masyarakat sipil. Insentif tersebut tetap dibayarkan meskipun pada hari libur, dengan total sekitar 313 hari operasional dalam setahun.
Direktur Eksekutif People Solidarity for Justice (PSJ), Ahmad Zaki, menilai kebijakan ini sebagai bentuk ketimpangan serius dalam tata kelola anggaran negara, khususnya jika dibandingkan dengan kondisi kesejahteraan guru honorer. Hal ini diungkapkan kepada media pada Jumat (27/03/2026).
“Ini bukan sekadar kebijakan yang tidak adil, ini adalah potret nyata negara yang salah menata prioritas. Petugas logistik makanan dibayar stabil setiap hari, bahkan saat libur. Sementara guru honorer yang mengajarkan ilmu, digaji per jam pelajaran, dan tidak dibayar saat tidak mengajar. Ini ironi yang tidak bisa dibenarkan,” tegas Ahmad Zaki dalam keterangannya.
Distribusi Anggaran yang Terbalik
Menurut Ahmad Zaki, skema insentif MBG menunjukkan adanya distorsi logika kebijakan publik, di mana negara tampak lebih menjamin keberlangsungan sistem distribusi makanan dibanding keberlangsungan profesi guru.
Guru honorer hingga hari ini masih menghadapi: Sistem pengupahan berbasis jam mengajar, Ketidakpastian penghasilan saat libur sekolah, Ketiadaan standar upah layak nasional.
Sementara di sisi lain, ekosistem MBG justru mendapatkan jaminan insentif yang stabil dari APBN.
“Yang memberi makan sistem dijamin, yang memberi ilmu justru dibiarkan bertahan dengan narasi ‘pengabdian’. Negara seperti menormalisasi kemiskinan guru,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran yang Menjadi Bumerang
Lebih jauh, Ahmad Zaki menyoroti bahwa MBG merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran negara. Namun, efisiensi tersebut justru berdampak pada sektor strategis, termasuk pendidikan.
Ia menegaskan bahwa dampak efisiensi tidak hanya dirasakan oleh guru honorer, tetapi juga mulai merambat ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menghadapi tekanan fiskal akibat keterbatasan anggaran negara.
“Ini paradoks. Negara mengklaim efisiensi, tapi yang dikorbankan justru sektor paling fundamental. Guru honorer tertekan, PPPK terancam, sementara anggaran besar mengalir ke program yang belum matang secara sistem,” kata Ahmad Zaki.
Ancaman Fiskal di Tengah Gejolak Global
Kebijakan ini dinilai semakin problematik di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global, terutama akibat eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Dampaknya terhadap Indonesia tidak kecil: Beban subsidi energi berpotensi meningkat, Defisit APBN terancam melebar, dan Ruang fiskal semakin sempit.
Dalam kondisi tersebut, Ahmad Zaki mengingatkan bahwa memaksakan program berbiaya besar tanpa evaluasi menyeluruh dapat memperparah ketahanan fiskal nasional.
“Jika tekanan global meningkat dan APBN tidak cukup fleksibel, maka sektor sosial akan kembali jadi korban. Dan sejarah menunjukkan, pendidikan selalu yang pertama terdampak,” ujarnya.
Desakan Evaluasi Total dan Moratorium
Atas dasar itu, People Solidarity for Justice (PSJ) menyampaikan sikap tegas:
- Mendorong moratorium sementara program hingga ada jaminan keberlanjutan fiskal dan akuntabilitas
- Menuntut perbaikan kesejahteraan guru honorer dan kepastian nasib PPPK sebagai prioritas utama
- Menghentikan kebijakan yang menciptakan ketimpangan struktural dalam pengelolaan anggaran negara
Negara Tidak Boleh Kehilangan Arah
Ahmad Zaki menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Memberi makan itu penting. Tapi mendidik jauh lebih menentukan masa depan bangsa. Jangan sampai negara memastikan anak-anak kenyang hari ini, tetapi mengabaikan kualitas ilmu dan martabat gurunya,” pungkasnya.
