Fraksi-fraksi DPRD Pesisir Barat Sampaikan Pandangan Umum Ranperda APBD Perubahan 2024

Fraksi-fraksi DPRD Pesisir Barat Sampaikan Pandangan Umum Ranperda APBD Perubahan 2024
Foto: Novan Erson/monologis.id

PESISIR BARAT-Fraksi-fraksi DPRD Pesisir Barat menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.

Pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan pada rapat paripurna DPRD Pesisir Barat, Lampung, Kamis (1-8-2024).

Rapat dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Agus Cik, dan dihadiri Wakil Bupati A. Zulqoini Syarif, Pj Sekkab, Jon Edwar, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Forkopimda Pesisir Barat, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat.

Penyampaian pandangan umum diawali Fraksi NasDem yang disampaikan Haryadi bahwa, Fraksi NasDem berharap dalam penyusunan APBD harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan tepat sasaran. Hal tersebut harus diwujudkan dengan merespon terhadap kebutuhan prioritas masyarakat serta mampu menyelesaikan problem masyarakat.

Selain itu Fraksi NasDem mendorong dalam hal pencapaian target PAD agar pemerintah daerah mengevaluasi dan mengoptimalkan pemungutan dan pengelolaan PAD tahun 2024 baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dimana tingkat pencapainnya belum memenuhi target.

"Fraksi NasDem melihat suatu daerah yang otonom, seharusnya mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurangnya ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan," kata Haryadi.

Menurut Haryadi, Fraksi NasDem mengharapkan agar arah kebijakan belanja daerah pada APBD Perubahan Pesisir Barat yang berupa efisiensi belanja daerah melalui refocusing pada kegiatan prioritas dan lebih produktif sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD. "Fraksi NasDem mengapresiasi Bupati Pesisir Barat yang secara konsisten meningkatkan PAD harus diikuti dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas bersama OPD terkait dengan pajak dan retribusi. Jangan sampai target tinggi tapi tidak diimbangi dengan kinerja yang maksimal," ujar Haryadi.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Mat Muhizar dalam pandangan umumnya menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menilai Pemkab Pesisir Barat perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta pengawasan seksama sektor pendapatan, sehingga tidak terjadi loss potensi karna sistem sistemik dan mentalitas aparatur dilapangan.

"Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkab Pesisir Barat berupaya menarik kepedulian pengusaha, baik perhotelan, restaurat, maupun lainnya melalui program CSR dalam meningkatkan kegiatan pembangunan, serta pengembangan sumber pendapatan baru bagi PAD yang memadai," ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan visi dan misi Bupati yaitu kesejateraan masyarakat, dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti bidang Pendidikan dan Kesehatan.

"Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa rendahnya kualitas sejumlah kegiatan fisik yang menggunakan anggaran daerah karna lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran," lanjut Mah Muhizar.

Ia juga mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan memandang adanya ketergantungan Pemkab Pesisir Barat terhadap dana transfer dari pemerintah. "Hal itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut diimbangi dengan peningkatan PAD," tukasnya.

Pandangan Umum ketiga disampaikan Fraksi PKB melalui juru bicara Riza Pahlevi.

Ia mengatakan bahwa Fraksi PKB meminta penjelasan terkait sumber yang membuat bertambahnya belanja daerah dari Rp913.718.174.916 bertambah sebesar Rp102.963.969.182, sehingga menjadi Rp1.016.630.144.298.

Riza Pahlevi juga meminta penjelasan terkait penggunaan penambahan dana operasi sebesar Rp29.206.627.682. Permintaan penjelasan berikutnya yaitu berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan digunakan untuk menyelesaikan Komplek perkantoran Pemkab Pesisir Barat di Tahun 2024, baik di APBD murni serta perencanaan di APBD perubahan.

"Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2024, agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih berhati-hati. Dikarenakan APBD perubahan yang disampaikan kepada DPRD melebihi angka yang ada di KUA-PPAS APBD Tahun 2024 yang lalu," imbaunya.

Riza juga mengingatkan untuk lebih berhati-hati dalam penyelesaian kantor pemerintah daerah, sehingga tidak menimbulkan penambahan hutang baru kepada pihak perusahaan atau rekanan. Selain itu juga, meminta mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk lebih menertibkan penggunaan Kendaraan Dinas (Randis) sesuai dengan peruntukannya.

"Terkait pembangunan SD 51 Krui Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan sudah sangat miris kebocoran atapnya dan ini harus segera ditindak lanjuti oleh dinas terkait," pinta Riza.

Dia juga meminta penjelasan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) berkaitan nama perusahaan pemenang pembangunan kantor Camat Pesisir Tengah di Tahun 2023 yang sudah melakukan kontrak tetapi tidak melakukan pekerjaan.

"Fraksi PKB juga berharap kepada seluruh anggota DPRD untuk dapat membahas APBD Perubahan dengan cermat, teliti, dan penuh dengan kehati-hatian," tandas Riza Pahlevi.

Sementara pandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan Fadli Ahmadi, menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat mengingatkan kembali azas propesional, terbuka dan bertanggungjawab agar benar-benar menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran bagi satuan kerja di Pemkab Pesisir Barat.

Fadli menambahkan, Fraksi Demokrat mengapresiasi atas inovasi yang dibangun oleh instansi terkait yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat Pesisir Barat dalam mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara transparan dan cepat. Namun harapan itu belum sepenuhnya berjalan, karena kenyataan di tengah masyarakat masih ada yang belum paham bahkan belum tahu akan hadirnya aplikisi tersebut.

"Maka dari itu Fraksi Demokrat mengingatkan kepada instansi terkait untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, terlebih menekankan pemerintahan pekon untuk aktifnya admin Sai Batin di pekon masing-masing karena selama ini ditengarai masih fasifnya para admin dimaksud," kata Fadli.

Fraksi Demokrat berharap pemerintah daerah untuk melalukan perbaikan Jalan Kapten Yazid Aziz yang menghubungkan Pekon Paku Negara dengan Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan sebagai informasi bahwa kondisi jalan tersebut dalam keadaan rusak.

"Fraksi Demokrat mendorong pemerintah daerah hadir dan memberikan jaminan harga sehingga mempunyai dampak positif bagi para petani, ini juga berlaku bagi komoditi lain, petani sawit, damar dan sebagainya. Sehingga suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah kearah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya merupakan esensi dari peningkatan perekonomian," ucapnya.

Fadli menandaskan, Fraksi Demokrat juga mengajak semua pihak untuk menyambut dan mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan baik, dalam kerangka melahirkan pemimpin yang yang disenangi oleh masyarakatnya.

Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi Amanat Indonesia Raya yang disampaikan Juru Bicara, Rohan Efendi bahwa, Fraksi Amanat Indonesia Raya mencatat bahwa pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp103,966 Milyar yang berasal dari PAD yang naik sebesar Rp38,555 Milyar. Pihaknya memandang bahwa peningkatan PAD ini adalah hasil dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya daerah dan memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan, termasuk dari sektor pajak dan retribusi daerah.

"Namun, Fraksi Amanat Indonesia Raya juga menekankan pentingnya memastikan bahwa peningkatan PAD ini tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tertentu saja, tetapi juga perlu adanya diversifikasi sumber pendapatan. Kami berharap pemerintah daerah dapat terus menggali potensi-potensi lain yang belum tergarap secara maksimal, seperti pengembangan sektor pariwisata, peningkatan investasi, dan optimalisasi aset daerah," jelas Rohan.

Rohan menerangkan, meski belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp102.963.969.382, pihaknya menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah. Pihaknya juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan belanja modal yang naik signifikan menjadi Rp163.120.755.378 yang harus diimbangi dengan perencanaan yang matang agar alokasi belanja modal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Amanat Indonesia Raya menyambut baik strategi pemerintah daerah dalam menutupi defisit anggaran melalui surplus pembiayaan sebesar Rp3.242.121.276,21. Namun, pihaknya juga mengingatkan agar Pemkab berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah pembiayaan, khususnya yang berpotensi menambah beban keuangan daerah di masa depan.

Tidak hanya itu, Fraksi Amanat Indonesia Raya  juga memberikan catatan dan rekomendasi terhadap beberapa isu strategis diantaranya,

Fraksi Amanat Indonesia Raya menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran yang telah disusun. "Kami mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan anggaran, sehingga masyarakat dapat memantau secara langsung kinerja pemerintah daerah," ucapnya.

Rohan berharap pemerintah daerah tetap fokus pada pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, perlu juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

"Kami berharap agar pemerintah daerah mempercepat realisasi program-program yang telah direncanakan, terutama yang menyangkut pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Kami juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa alokasi anggaran untuk sektor-sektor ini benar-benar digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat," tukasnya.

Pandangan umum terakhir yakni Fraksi Golkar-Perindo yang disampaikan Juru Bicara, M. Sahrudin bahwa, pihaknya mempertanyakan sektor yang berpotensi terjadi penambahan atas bertambahnya PAD pada APBD Perubahan 2024 Rp38 Milyar lebih. Pihaknya juga, mempertanyakan bidang apa saja pada satuan kerja yang mendapatkan dana transfer hingga bertambah menjadi Rp65 Milyar lebih.

"Fraksi Golkar-Perindo memandang adanya besarnya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut diimbangi dengan peningkatan PAD," kata Sahrudin.

Poin berikutnya, Fraksi Golkar-Perindo mempertanyakan jumlah besaran alokasi anggaran untuk infrastruktur yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2024. "Dan terakhir, sejauh mana pencapaian Visi Misi dan Program Prioritas Pesisir Barat di Tahun 2024," tandasnya.