PUPR Banten Dituding Banyak Merugikan Negara

SERANG - Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) menggelar unjuk rasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Senin (12/12/2022).

Unjuk rasa itu terkait banyaknya proyek di Dinas PUPR Banten yang dinilai bermasalah.

Saat unjuk rasa, aparat Kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten mengajak massa berdiskusi.

Diskusi yang di tengahi oleh Kapolsek Curug Dedi Rudiman dan dihadiri beberapa kepala seksi Dinas PUPR Provinsi Banten menuai tanggapan negatif dari perkumpulan GMAKS.

Ketua GMAKS, Saeful Bahri mengatakan diskusi yang seharusnya memberikan jawaban kongkrit dan faktual dari beberapa pertanyaan masyarakat hanya dijawab berdasarkan pengamatan saja tanpa adanya bukti hasil lab dan dokumentasi lapangan.

Menurut Saeful Bahri, pihak PUPR dalam hal ini seolah menyepelekan permasalahan dengan mengirimkan beberapa Kasi untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan aksi.

"Diskusi seharusnya di isi dengan orang-orang yang berwenang dan melampirkan bukti jawaban dari surat pertanyaan yang telah kita kirimkan sebelumnya," ujarnya.

Saeful menambahkan pihak GMAKS sebagai kontrol sosial memerlukan jawaban aktual dan faktual terkait laporan masyarakat dari beberapa proyek yang diduga gagal perencanaan, tetapi pihak PUPR dalam hal ini tidak dapat memberikan jawaban.

"Beberapa proyek diduga gagal perencanaan terbukti dengan banyak proyek yang mendapatkan penambahan waktu pengerjaan yang berdampak menyusahkan masyarakat pengguna jalan dan jembatan," ujarnya.

Lanjut, Saeful Bahri mengatakan dugaan kegagalan perencanaan terbukti dari banyaknya proyek yang di berikan tambahan waktu pelaksanaan. Hal tersebut menurutnya telah merugikan negara karna proyek tidak selesai sesuai dengan perencanaan awal.

"Mulai dari persiapan, tender hingga pelaksanaan semuanya dibiayai oleh uang negara, jika tidak selesai berati merugikan negara dengan membuang anggaran persiapan rapat dan lain-lain," kata dia.

Terpisah, Ketua LSM Komunitas Pemantauan Korupsi Nusantara (KPK-N) Perwakilan Banten, Aminudin yang juga turut hadir dalam diskusi mengatakan jika sampai hari Kamis (15/12) Pihak PUPR belum memberikan jawaban maka akan terjadi demo besar-besaran di depan kantor PUPR.

"Kita siap Demo Koalisi besar-besaran jika pertanyaan kami belum di jawab," ujarnya.

Notulen sekaligus juru bicara dari pihak PUPR, Romi ngakui bahwa diskusi tersebut bersifat dadakan dan belum memiliki jawaban berdasarkan hasil aktual dari lapangan.

"Hasil diskusi ini akan kita laporkan kepada Kepala Dinas dan nantinya akan kita kirimkan jawaban dari pertanyaan tadi," ucapnya.

Romi menambahkan ada 9 poin pertanyaan yang di lontarkan oleh rekan-rekan Ormas dan LSM pada diskusi kali ini yang nantinya akan di jawab bersamaan dengan 7 poin pertanyaan dari GMAKS yang juga belum di jawab.