Pemprov Lampung Kebut Pelebaran Jalan Kawasan Wisata Pesisir
Pemprov Lampung mempercepat pelebaran jalur wisata strategis senilai Rp96,3 miliar. Di balik ambisi dongkrak pariwisata, isu pembebasan lahan dan dampak warga ikut jadi sorotan.
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengakselerasi proyek pelebaran ruas Jalan R.E. Martadinata hingga Lempasing–Padang Cermin sepanjang 5,8 kilometer sebagai jalur vital menuju kawasan wisata pesisir.
Proyek bernilai Rp96,3 miliar ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan konektivitas, tetapi juga memicu perhatian pada aspek pembebasan lahan dan dampak sosial di lapangan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela turun langsung meninjau lokasi, Rabu (15/4/2026).
Pemprov menargetkan peningkatan kapasitas jalan dari lebar sekitar 5 meter menjadi 14 meter guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.
Lonjakan volume kendaraan yang mencapai sekitar 7.500 unit pada waktu tertentu disebut menjadi alasan utama percepatan proyek ini.
Selama ini, akses sempit dinilai menghambat mobilitas wisatawan sekaligus distribusi ekonomi di kawasan pesisir.
Namun, di balik percepatan pembangunan, proyek ini juga bersinggungan dengan pembebasan sekitar 110 bidang tanah seluas 3,3 hektare.
Pemprov Lampung mengklaim proses tersebut hampir rampung dan berjalan dengan dukungan masyarakat, meski tetap menyisakan potensi persoalan di tingkat lapangan.
“Ini bukan sekadar pembangunan jalan, tetapi strategi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata,” ujar Mirza.
Secara teknis, proyek ini akan menggunakan konstruksi rigid pavement serta dilengkapi drainase, bahu jalan, dan fasilitas keselamatan. Pemerintah juga menegaskan telah melakukan sosialisasi dan konsultasi publik sebagai bagian dari upaya transparansi.
Meski demikian, pengamat menilai keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pembangunan fisik, tetapi juga ketepatan penanganan dampak sosial dan keberlanjutan tata ruang kawasan wisata.
Jika terealisasi optimal, proyek ini diproyeksikan menjadi pengungkit utama ekonomi daerah. Namun tanpa pengelolaan komprehensif, pelebaran jalan berisiko memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.
REDAKSI










