Pemkab Lampung Selatan Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

LAMPUNG SELATAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Pencanangan dilakukan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto pada 8 Organisasi Perangkat Daerah yang dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kabupaten Lampung Selatan, Senin (29/5/2023).

Adapun dinas/instansi yang mencanangkan pembangunan zona intergritas yakni Dinas Penanaman dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  (DPMPPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan. Lalu Dinas Kesehatan, RSUD Bob Bazar, UPTD Puskesmas Way Urang, dan UPTD Puskesmas Kalianda.

Pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan upaya nyata dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar terciptanya budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik.

Nanang Ermanto menyampaikan pentingnya memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat.

“Acara hari ini bukan hanya sekedar untuk seremoni sebuah tanda tangan saja. Tapi yang lebih penting tekankan sikap dan tanggung jawab kita dalam hal mengimplementasikan tujuan dari fakta integritas itu apa,” tegas Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati Nanang juga menekankan akan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat.

“Fakta integritas ini tanamkan hingga jajaran tingkat bawah. Ini sebagai bukti keseriusan agar kita bersih dari korupsi serta peningkatan kualitas layanan kita. Apalagi kita ini pelayan masyarakat,” pesan Nanang kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang hadir.

Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan Yudistira melaporkan, pencanangan pembangunan zona intergitas itu dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Dengan pencanangan ini diharapkan perangkat daerah tersebut menjadi contoh perangkat daerah yang lain. Harapannya nanti akan mendapatkan penilaian yang terbaik dari pemerintah pusat,” kata Yudistira.