Hari Kartini 2026, DPRD Lampung Dorong Kebijakan Pro-perempuan
DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmen mendorong kebijakan pro-perempuan dalam peringatan Hari Kartini 2026, termasuk perluasan peran perempuan di sektor strategis dan kepemimpinan.
BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung menegaskan arah politik kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan dalam momentum peringatan Hari Kartini 2026.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua III DPRD Lampung, Maulidah Zauroh, saat bertindak sebagai pembina upacara di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang memperluas akses perempuan di sektor pendidikan, ekonomi, hingga kepemimpinan.
“Perempuan hari ini adalah Kartini modern yang memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan. Ini harus didukung dengan kebijakan yang memberi ruang lebih luas,” tegasnya.
DPRD, kata Maulidah, memiliki peran strategis dalam memastikan lahirnya regulasi yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya perempuan, termasuk melalui fungsi legislasi dan pengawasan terhadap program pemerintah daerah.
Kehadiran unsur legislatif dalam upacara ini sekaligus menjadi sinyal dukungan politik terhadap agenda pemberdayaan perempuan yang tengah didorong pemerintah daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, turut membacakan sejarah perjuangan Kartini yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi kesetaraan.
Upacara bertema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi” ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta berbagai organisasi perempuan di Lampung.
DPRD Lampung menilai, momentum Hari Kartini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pengarusutamaan gender dalam kebijakan daerah, bukan sekadar simbol peringatan.
Ke depan, legislatif berkomitmen mengawal program-program yang membuka akses lebih besar bagi perempuan agar mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
REDAKSI










