Lampung Targetkan 500 Desa Miliki Pabrik Pakan Ternak Mandiri

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menargetkan pembangunan pabrik pakan ternak mandiri di 500 desa hingga 2028. Program ini ditujukan untuk menekan biaya produksi peternakan, mengoptimalkan bahan baku lokal, dan membuat harga pangan sumber protein hewani lebih terjangkau.

Lampung Targetkan 500 Desa Miliki Pabrik Pakan Ternak Mandiri
Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan pembangunan pabrik pakan ternak mandiri di 500 desa untuk menekan biaya produksi peternakan dan menjaga keterjangkauan harga pangan sumber protein hewani.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut dilakukan secara bertahap. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan di 150 desa, kemudian bertambah 250 desa pada 2027 hingga mencapai 500 desa pada tahun berikutnya.

"Kami ingin dari 2.500 desa yang ada di Provinsi Lampung, ada 500 desa yang memiliki pabrik pakan mandiri. Tahun ini kita bangun di 150 desa, tahun depan insya Allah di 250 desa, dan tahun berikutnya kita genapkan menjadi 500 desa," kata Mirza saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 di halaman UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan, Jumat (13/11/2026).

Menurut Mirza, tingginya biaya pakan menjadi salah satu persoalan utama yang memengaruhi biaya produksi peternakan. Komponen pakan bahkan dapat mencapai 70 hingga 80 persen dari total biaya produksi.

Kondisi tersebut berdampak pada harga berbagai komoditas peternakan, mulai dari daging ayam, telur, hingga ikan.

Padahal, Lampung memiliki potensi bahan baku pakan yang melimpah, seperti jagung, padi, dan singkong. Sejumlah komoditas peternakan juga mengalami surplus sehingga dapat dipasok ke daerah lain.

Namun, potensi produksi tersebut belum sepenuhnya menjamin keterjangkauan pangan bergizi bagi masyarakat. Mirza menyebut konsumsi protein masyarakat Lampung masih sekitar 15,6 gram per kapita.

"Sebagai pemerintah, tugas kita memastikan apa yang sudah diberikan melalui tanah yang subur dan hasil pertanian yang melimpah bisa dinikmati seluruh masyarakat Lampung secara layak. Caranya, salah satunya dengan memastikan harga pangan, termasuk ayam, kambing, dan sapi, tetap terjangkau," ujarnya.

Melalui pabrik pakan mandiri, pemerintah akan mendorong pemanfaatan hasil pertanian lokal sebagai bahan baku pakan ternak dan ikan. Jagung hasil produksi petani desa, misalnya, dapat dikeringkan menggunakan fasilitas pengering atau dryer sebelum diolah menjadi pakan.

Mirza mengungkapkan, uji coba program tersebut telah dilakukan di sejumlah desa pada 2025. Hasilnya, harga pakan yang sebelumnya berkisar Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram dapat ditekan menjadi sekitar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram.

Selain menekan biaya bahan baku, produksi pakan di tingkat desa diharapkan mengurangi beban distribusi yang selama ini menyumbang sekitar 25 hingga 30 persen dari harga pakan.

Untuk merealisasikan program tersebut, Pemprov Lampung akan melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, perguruan tinggi, perusahaan pakan, serta kelompok peternak.

Pemerintah juga menyiapkan laboratorium pengujian mutu dan keamanan pakan untuk mendukung penelitian serta pengembangan formula pakan berbahan baku lokal.

Dalam kegiatan tersebut, Mirza bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela turut meresmikan sejumlah fasilitas, yakni UPTD Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan, laboratorium yang diresmikan telah memperoleh akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan standar ISO 17025:2017.

Ruang lingkup pengujian meliputi pengujian proksimat, formalin pada produk bakso dan daging ayam, RBT pada sampel serum sapi, serta Salmonella pullorum pada darah segar ayam.

Keberadaan laboratorium tersebut memungkinkan perusahaan pakan dan pelaku usaha peternakan melakukan pengujian sampel di Lampung tanpa harus mengirimkannya ke luar daerah.

Lili juga menyampaikan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan hingga 10 November 2026 mencapai Rp281.655.000 atau 165,68 persen dari target tahunan sebesar Rp170 juta.

Untuk 2027, potensi PAD diproyeksikan mencapai Rp419 juta dari layanan Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta Rp326 juta dari Laboratorium Pakan.

Sementara itu, Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari menyebut Lampung memiliki potensi peternakan yang besar. Berdasarkan data yang disampaikannya, populasi sapi di Lampung mencapai sekitar 905.000 ekor, kambing 1,9 juta ekor, ayam pedaging 94,8 juta ekor, dan ayam ras petelur 14,8 juta ekor.

Tri juga mengapresiasi program Desa Ku Maju dan penyaluran 40.000 ekor ayam day-old chick (DOC) jenis KUB di delapan lokasi untuk masyarakat kelompok desil 1 sampai 4.

Menurutnya, pengembangan sektor peternakan perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari penyediaan pakan bermutu, kesehatan ternak, hingga keamanan produk asal hewan melalui pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan.

Pemprov Lampung berharap pembangunan pabrik pakan mandiri dapat menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi usaha peternakan, serta memperkuat daya beli masyarakat terhadap pangan sumber protein hewani.